Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi Desak Gubernur Hentikan Proyek Hotel Pullman  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Pekerja di proyek pembangunan Pullman Hotel di area pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung (13/3). BPLHD Kota Bandung menyatakan proyek ini belum memiliki Amdal sementara pemerintah provinsi menyatakan semua perizinan sudah beres. TEMPO/Prima Mulia
Pekerja di proyek pembangunan Pullman Hotel di area pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung (13/3). BPLHD Kota Bandung menyatakan proyek ini belum memiliki Amdal sementara pemerintah provinsi menyatakan semua perizinan sudah beres. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat meminta proyek pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman yang berseberangan dengan Gedung Sate Bandung dihentikan. Permintaan itu tertulis dalam surat somasi yang dikirim Walhi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. 

"Ini somasi pertama," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan di Bandung, Kamis, 3 April 2014.

Surat somasi itu ditembuskan pada Ketua DPRD Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan Komisi Ombudsman Jawa Barat. Dalam surat somasi yang dilayangkan hari ini, Kamis, 3 April 2014, Walhi meminta Gubernur mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan dalih pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman itu illegal. 

Dadan mengatakan, selain penghentian pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman, Gubernur juga diminta membatalkan kerja sama BOT (build operate and transfer) dengan PT Tritunggal Lestari Makmur (TLM), anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk, dan mengembalikan fungsi lahannya menjadi ruang terbuka hijau.

Menurut dia, sejumlah alasan yang menjadi dasar surat somasi itu di antaranya proyek gedung sudah bermasalah sejak awal karena pembangunan dilakukan saat dokumen IMB (izin mendirikan bangunan) tengah diurus. Lahan yang dipergunakan juga dalam sengketa.

Sejumlah dokumen yang dikumpulkan Walhi menjadi dasar tudingan itu. Di antaranya surat keterangan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung bahwa proses IMB proyek itu baru sebatas pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Dasar gugatan lainnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikuatkan lewat putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan BPN Kota Bandung untuk mencabut sertifikat hak pengelolaan atas nama pemerintah Jawa Barat terhadap lahan proyek itu. Juga Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R102/M.Segneg/D-PU/10.01 4/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditujukan kepada BPN Kota Bandung untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 

Dadan mengatakan sejumlah dokumen itu yang menjadi alasan surat somasi tersebut juga ditembuskan pada Ombudsman Jawa Barat. "Kita tembuskan ke Ombudsman agar memeriksa secara administratif kesalahan-kesalahan atau mal-administrasi dalam proyek pembangunan ini," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Dadan, pihaknya akan menunggu selama sepekan ini untuk mendapat tanggapan Gubernur soal surat somasi itu. Jika tidak ditanggapi, organisasi itu akan mengirimkan somasi kedua. "Jika sampai tiga kali diabaikan, kami akan menggugat," katanya.

Juru bicara pemerintah Jawa Barat, Kepala Biro Humas, Protokol, dan Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah, mengatakan kelanjutan kerja sama BOT dengan PT TLM yang berujung pada pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman itu dinilai sebagai jalan keluar penyelamatan aset pemerintah. "Kami justru terbantu dengan adanya perjanjian BOT ini," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 3 Maret 2014.

Ruddy membenarkan lahan proyek itu sempat menjadi obyek sengketa hukum atas klaim sejumlah pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Sedikitnya ada tiga komunitas bermodalkan dokumen kikitir yang sama mengaku ahli waris Dirja yang diklaim sebagai pemilik sah lahan itu. "Kasus sengketa lahan itu dianggap sudah selesai, dan lahan itu tetap menjadi milik pemerintah," katanya.

Menurut dia, pemerintah Jawa Barat membangun lahan itu berdasarkan perjanjian BOT dengan PT TLM yang diteken pada tahun 1997. Ketika itu sudah dilengkapi dengan IMB, dan sampai sekarang IMB itu masih berlaku. "Artinya, kami punya alasan dan dasar hukum untuk melakukan pembangunan itu," dia menjelaskan.

Soal surat somasi, ia mengatakan belum bisa menanggapi karena belum mengetahui isi somasi tersebut. 

AHMAD FIKRI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

17 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

34 hari lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis


Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

23 Januari 2024

Pengendara melintas di depan Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mendatangi Hotel Sultan untuk mengingatkan segera mengosongkan lahan di Blok 15 kawasan GBK. Selain itu pihak PPKGBK turut memasang spanduk pemberitahuan tanah aset negara di depan Hotel Sultan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,7 triliun sepanjang 2023.


Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Suasana tempat hiburan kareoke Inul Vista di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.


Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga mengendarai sepeda motor berlatar belakang Gunung Lewotobi Laki-Laki yang erupsi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT, Sabtu 6 Januari 2024. Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Laki-Laki mencatat Gunung Lewotobi kembali erupsi pada Sabtu 6 Januari pagi dengan asap kawah bertekanan sedang hingga kuat yang teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 1.000-1.500 meter di atas puncak kawah. ANTARA FOTO/Mega Tokan
Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.


Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

22 Desember 2023

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di acara debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 22 Desember 2023 antara lain ekonom soroti pembiayaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

22 November 2023

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati (tengah) menyampaikan sambutan pada acara Hari Nasional Republik Polandia di Jakarta, Jumat (10 November 2023). (ANTARA/Cindy Frishanti)
Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak hanya memiliki tugas mengelola aset kekayaan negara.


Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

22 November 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua kementerian dan lembaga harus meningkatkan kultur atau budaya untuk menjaga aset negara.


Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Petani memanen padi saat panen raya di Kampung Bojong Jambu, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 September 2023. Di petak sawah lain yang menggunakan pupuk organik bios 44 bisa menghasilkan 7,2 ton gabah basah. TEMPO/Prima mulia
Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.