Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Dikritik Gagal Mengelola Pertanian

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ratusan petani di Dusun Tegalrejo, Desa  Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta  menggelar upacara peringatan HUT RI ke-65 di tengah areal pertanian lahan pasir, Selasa (17/8). Para petani di pesisir pantai selatan itu menggarap lahan pasir sebagai media tanam bawang merah, cabai dan sauyran lainnya. Dalam peringatan Kemerdekaan itu, mereka menanamkan nilai nasionalisme kapada masyarakat petani. TEMPO/Muh Syaifullah
Ratusan petani di Dusun Tegalrejo, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta menggelar upacara peringatan HUT RI ke-65 di tengah areal pertanian lahan pasir, Selasa (17/8). Para petani di pesisir pantai selatan itu menggarap lahan pasir sebagai media tanam bawang merah, cabai dan sauyran lainnya. Dalam peringatan Kemerdekaan itu, mereka menanamkan nilai nasionalisme kapada masyarakat petani. TEMPO/Muh Syaifullah
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah organisasi yang fokus isu pertanian mengkritik pemerintah karena kurang memperhatikan nasib petani di Indonesia. Mereka titip pesan agar calon presiden 2014 kelak bekerja keras menyelesaikan persoalan pertanian yang kompleks.

Koordinator Masyarakat Peduli Pangan Nusantara, Sarijo, mengatakan pemerintah selama ini tidak memikirkan bagaimana petani mandiri dan berdaya. Dia mencontohkan kebijakan impor beras dan garam Indonesia yang semakin menghimpit petani. Ini membuat Indonesia terus bergantung pada produksi pertanian negara lain. Padahal, Indonesia kaya sumber daya alam. Satu di antaranya adalah lahan pertanian. “Petani tak punya nilai tawar. Mereka menanggung beban produksi yang tinggi,” kata Sarijo acara Renungan dan Doa Kedaulatan Petani Nusantara di Joglo Tani, Sleman, Rabu, 2 April 2014.

Sarijo juga mengkritik bantuan sosial pemerintah berupa distribusi beras miskin. Menurut dia, model bantuan sosial ini adalah cara praktis yang tidak menyelesaikan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Dia mencontohkan pembagian beras miskin di Derah Istimewa Yogyakarta. Padahal, daerah ini menurut dia per tahun selalu surplus beras. Data yang Sarijo punya menunjukkan DIY surplus beras sebanyak 129 ribu ton. Sedangkan, distribusi beras miskin ke daerah ini setidaknya sebanyak 245 ribu ton per tahun. “Pemerintah maunya gampang saja menyelesaikan persoalan,” kata dia.

Distribusi beras miskin, kata Sarijo menyisakan banyak persoalan, yakni kualitas beras yang kerap tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya beras miskin yang bau dan kotor. Sejumlah organisasi yang peduli isu pertanian, menurut Sarijo terus menggerakkan sembilan provinsi untuk mengajukan alternatif  bantuan sosial bukan lewat distribusi beras miskin. Ia menawarkan agar pemerintah daerah mengelola sendiri bantuan sosial, bukan lewat Bulog. “Daerah yang tahu kebutuhan masyarakatnya,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mendorong pemerintah agar memikirkan potensi pangan lokal di setiap daerah. Ini penting agar masyarakat tidak bergantung pada pangan berupa beras. Pemenuhan karbohidrat dan protein tak hanya di dapat dari beras, melainkan ada sumber pangan lain, seperti ubi, jagung, dan ketela pohon.

Acara itu juga melibatkan sejumlah kelompok masyarakat Sedulur Sikep di Pati, Jawa Tengah dan kelompok tani dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Gunarti, anggota kelompok masyarakat Sedulur Sikep mengkritik eksploitasi alam besar-besaran oleh industri. "Manusia memeras bumi dan isinya tanpa memikirkan nasib anak cucu," kata dia.

SHINTA MAHARANI

 
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

1 hari lalu

Suasana Open House Lebaran yang digelar Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa 16 April 2024. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

9 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

20 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

23 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

23 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

32 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

35 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

37 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

42 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

45 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.