TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat geram dengan munculnya terpidana kasus narkoba Schapelle Leigh Corby di stasiun televisi Australia. Wakil Ketua Komisi Hukum Tjatur Sapto Edy mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut pembebasan bersyarat terhadap terpidana penjara 20 tahun tersebut.
"Pemerintah harus tegas. Pembebasan bersyaratnya dicabut saja," kata Tjatur di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 3 Maret 2014.
Tjatur menganggap Corby sudah tidak menghormati niat baik pemerintah Indonesia lewat pemberian izin pembebasan bersyarat. Karena itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam. "Jangan kehormatan bangsa kita mau diperlakukan seenaknya," katanya. "Kalau tidak ditindak, pemerintah tidak pantas disebut pemerintah," ia menambahkan.(Baca : Menteri Amir Ancam Cabut Pembebasan Corby)
Kementerian Hukum dan HAM memerintahkan Corby untuk meminta izin bila hendak diwawancarai media massa. Bila Corby melanggar, pemerintah mengancam bakal mencabut status pembebasan bersyarat Corby. Namun belum sepekan pernyataan pemerintah itu diungkapkan, Corby sudah mejeng di acara stasiun televisi Australia.
Ketua Komisi Hukum DPR Pieter C. Zulkifli malah menyebut Corby sudah tidak berpikir sehat lagi. "Dia itu sakit," katanya, "Harusnya dia itu menghargai apa yang sudah diberikan pemerintah Indonesia," katanya. Pieter mengimbau Corby agar lebih baik diam. "Tidak usah banyak mulut."
TRI SUHARMAN
Berita Terpopuler
Kekurangan Wali Kota Risma Versi Survei Unibraw
Mega Putuskan Jokowi Capres Sejak Dua Pekan Lalu?
Pengamat: Bambang DH Tak Layak Jadi Wagub DKI
Bahaya Masyarakat Kelas Menengah Versi Dahlan
