Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Label Halal, Ketua MUI Bantah Kenal Imran Musa  

image-gnews
Amidhan. TEMPO/ Budi Yanto
Amidhan. TEMPO/ Budi Yanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Amidhan Shaberah, mengaku tak mengenal Wakil Ketua Dewan Dakwah Tangerang Syahrudi dan Chief Executive Officer ARK Incorporated Singapura, Imran Musa. Imran dan Syahrudi sedang mempersiapkan perusahaan pemberi label halal di Melbourne, Australia.

"MUI tidak mengenal Imran Musa dan Syahrudi. Jauh-jauh ke Australia kolaborasi meng-create informasi bohong untuk menyudutkan nama MUI," kata Amidhan pada 26 Februari 2014 dalam jumpa pers di kantornya.

Seperti diberitakan dalam majalah Tempo Astaga Label Halal yang terbit pekan ini, Syahrudi mengaku ditanya oleh pemilik Australian Halal Food Services atau AHFS apakah hanya MUI yang berwenang di Indonesia untuk mengesahkan perusahaan label halal di luar negeri.

Meskipun secara resmi gratis, Lotfi mengatakan telah mengeluarkan uang banyak untuk mengurus izin. Ia menunjukkan bukti transfer ke sejumlah rekening Amidhan. "Waktu melihatnya, saya kaget sekali," kata Syahrudi. (Baca: Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, tapi...)

Begitu pula Imran Musa. Ia pun terkejut melihat bukti-bukti transfer uang dari Lotfi ke Amidhan. "Saya pegang slip-slip itu," kata Imran. Besar uang tersebut bervariasi, berupa transfer Aus$ 3.000 ke rekening Amidhan di Bank Commonwealth pada 27 Maret 2013. Jumlah terbesar sebanyak Aus$ 10 ribu atau sekitar Rp 105 juta. (baca: Transaksi Mahal Label Halal)

Uang-uang itu, menurut Lotfi kepada Imran dan Syahrudi, diberikan agar MUI tak mencabut izin Australian Hall Food Services. Pada Maret 2013, Amidhan menyurati Lotfi, mengancam akan mencabut izin AHFS. Alasannya, MUI menerima pengaduan 21 lembaga Islam di Australia bahwa AHFS memberikan sertifikat kepada rumah potong yang menyembelih sapi tak sesuai syariah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Petinggi Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia dan negara lain. Penelusuran Tempo, sejumlah bukti menunjukkan ada setoran-setoran yang dikirim terkait dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini digunakan oleh perusahaan lokal Australia untuk memberi label halal bagi produk yang dijual di Indonesia. (Baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Amidhan membidangi urusan ekonomi dan sertifikasi halal di MUI. Bersama Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, tanda tangannya tercantum pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin jika perusahaan dianggap melanggar peraturan MUI.

Amidhan menyangkal menerima setoran. Menurut Amidhan, meski ia yang meneken surat izin atau sanksi, keputusannya diketok bersama tiga orang lainnya, yaitu Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim.

APRILIANI GITA FITRIA

Berita terkait
Presiden Label Halal Australia Sanggah Amidhan
Amidhan Bantah Menjadi Penasihat HFCE
Label Halal, Ada Surat Maaf MUI soal Daging Ilegal
Media Australia Beritakan Kisruh Label Halal MUI  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

16 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

16 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

19 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

58 hari lalu

Pembukaan Haraku Ramen di Gandaria City, Jakarta Selatan, sekaligus penyerahan sertifikasi halal dadi LPPOM MUI, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi
Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia


Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

27 Januari 2024

Flip'NFry berhasil meraih sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama/Flip'NFry
Sertifikat Halal Diharapkan Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Konsumen Indonesia sangat memahami dan sadar akan makanan yang mereka konsumsi. Sertifikat halal semakin sering ditanyakan


MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

19 Januari 2024

Gedung MUI. Dok.MUI
MUI Dorong Sertifikasi Halal pada 3 Jenis Jasa dan Produk, Apa Saja?

MUI menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman.


Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

30 Desember 2023

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham/Tempo-Mitra Tarigan
Tantangan Pelaku Usaha Belum Urus Sertifikat Halal

Ada beberapa alasan para pengusaha masih ogah mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Apa saja?


Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

29 Desember 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Kemenperin Operasikan Aplikasi Pendataan Industri Halal Mulai Januari 2024

Kemenperin memberikan perhatian khusus pada industri halal.


Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

23 Desember 2023

Menlu Retno Marsudi di Majelis Umum PBB New York, 23 September 2023. (kemlu.go.id)
Menlu Retno Bahas Kerja Sama Sektor Halal dengan Maroko

Menlu Retno Marsudi membahas potensi kerja sama Indonesia dan Maroko di sektor halal dan pengakuan sertifikasi halal.


Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

6 Juli 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal seperti yang diperoleh Mie Gacoan belum lama ini?