Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Calon Hakim MK, KY: Asal Penuhi Syarat  

image-gnews
Imam Anshori Saleh. TEMPO/Aditia Noviansyah
Imam Anshori Saleh. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial tidak mempermasalahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Menurut Komisioner KY Imam Saleh Anshori, politikus mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (baca: Wakil Ketua DPR: Hakim MK Baiknya Bukan Politikus)

"Asal memenuhi syarat, tidak masalah menjadi hakim konstitusi. Undang-undangnya juga tidak melarang," kata Imam melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 21 Februari 2014.

Namun Imam masih mempertanyakan apakah politikus layak disebut negarawan. Sebab, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu poin menyebutkan hakim konstitusi harus negarawan yang menguasai konstitusi.

"Mungkin yang agak kabur syarat harus negarawan. Apakah politikus itu negarawan atau bukan," kata Imam. Karena itu, kata Imam, hal ini cukup membingungkan. "Tidak bisa dijawab secara hitam-putih bahwa politikus tidak termasuk negarawan," tutur Imam.

Menurut Imam, negarawan bersumber dari profesi apa pun, termasuk politikus. "Sukarno-Hatta dulu juga politikus, tapi siapa yang meragukan ke negarawan keduanya," ujar pria yang meraih gelar doktor dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, itu.

Imam berharap seleksi nanti dilakukan dengan cermat. Apakah, kata Imam, calon hakim konstitusi masuk dalam kategori negarawan atau tidak. "Negarawan adalah orang yang mampu melepaskan diri dari kepentingan politik golongan. Jadi harus dengan ukuran yang objektif," tutur Imam.

Hingga Kamis, 20 Februari 2014, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menerima tujuh pendaftar calon hakim konstitusi untuk menggantikan Akil Mochtar dan Harjono. Satu pendaftar adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan, Dimyati Natakusumah, dan enam di antaranya dari kalangan akademisi. Sedangkan politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman, juga berniat mendaftar, tapi tidak mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada awal Maret, Komisi Hukum Dewan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk pengganti Akil, yang diberhentikan dengan tidak hormat setelah tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap dari pihak yang berpekara di MK. Uji kelayakan dan kepatutan Dewan juga dilakukan untuk mencari pengganti Harjono, yang akan memasuki masa pensiun. (baca: Pekan Depan, DPR Seleksi Hakim MK)

SINGGIH SOARES

Terpopuler:
Penemuan Alat Sadap di Rumah Jokowi 3 Bulan Lalu 
Alat Sadap Jokowi Buatan Luar Negeri
Risma Ingin Sekali Ketemu Mega, Tapi Tak Berani
Akil Pertanyakan Tiadanya Nama Mahfud Md

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Disebut Terafiliasi PDIP, Hakim MK Saldi Isra Tunggu Putusan MKMK

12 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Disebut Terafiliasi PDIP, Hakim MK Saldi Isra Tunggu Putusan MKMK

Hakim Saldi Isra angkat bicara usai dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsumen atas tudingan terafiliasi dengan PDIP.


Segini Harta Kekayaan Arsul Sani yang Dilantik Jadi Hakim Konstitusi

18 Januari 2024

Politikus senior Arsul Sani sebelum pengucapan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani yang Dilantik Jadi Hakim Konstitusi

Mantan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani dilantik menjadi Hakim Konstitusi


Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Juru bicara  KY Miko Ginting. Foto : LinkedIn
Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.


Pemerintah Bakal Rekrut Calon Hakim MA Lewat Rekrutmen ASN 2024

15 Desember 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Kick Off ASN Culture Fest 2023 di Aston Simatupang Hotel, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Bakal Rekrut Calon Hakim MA Lewat Rekrutmen ASN 2024

Calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu kebutuhan yang akan dipenuhi lewat rekrutmen CASN 2024.


Fakta-fakta Para Tokoh Bangsa Temui Gus Mus Soal Mahkamah Konstitusi

14 November 2023

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Fakta-fakta Para Tokoh Bangsa Temui Gus Mus Soal Mahkamah Konstitusi

Aliansi yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang itu menyampaikan keprihatinan mereka ihwal merosotnya Mahkamah Konstitusi atau MK.


5 Mahasiswa Gugat Anwar Usman di PN Jakarta Pusat

13 November 2023

Ketua MK Anwar Usman saat menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
5 Mahasiswa Gugat Anwar Usman di PN Jakarta Pusat

Sebanyak lima mahasiswa mendaftarkan gugatan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.


Firli Bahuri Semakin Tersudut Pengakuan Syahrul Yasin Limpo

3 November 2023

Firli Bahuri Semakin Tersudut Pengakuan Syahrul Yasin Limpo

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan lima kali bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.


Ketua Mahkamah Konstitusi dan Periodenya: Jimly Asshiddiqie hingga Anwar Usman

25 Oktober 2023

Pria bernama Suwono mengaku sebagai presiden dan ksatria piningit berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 20 Juni 2019. Tempo/Imam Hamdi
Ketua Mahkamah Konstitusi dan Periodenya: Jimly Asshiddiqie hingga Anwar Usman

Sejak 2003, MK telah dipimpin oleh beberapa Ketua Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan independensi lembaga ini.


Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Diungkap Hakim MK Saldi Isra dan Arief Hidayat

18 Oktober 2023

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Diungkap Hakim MK Saldi Isra dan Arief Hidayat

Dua hakim MK mengungkapkan kejanggalan putusan MK dalam dissenting opinion. Berikut keanehan yang diungkap Saldi Isra dan Arief Hidayat.


Profil Singkat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk Anwar Usman

16 Oktober 2023

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra (kedua kiri) dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri), Daniel Yusmic P. Foekh (kedua kanan), M. Guntur Hamzah (kanan) memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Arifin Purwanto terkait permintaan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. ANTARA/Galih Pradipta
Profil Singkat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk Anwar Usman

Selain Anwar Usman, kakak ipar Jokowi, berikut profil singkat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028.