TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan mengadakan rapat dan konferensi pers perihal evaluasi status Gunung Kelud dan penanganan setelah letusan. "Rencananya jam 13.00 WIB di gedung Grahadi," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Lies Idawati, kepada Tempo.
Menurut Lies, rapat yang dijadwalkan berlangsung siang ini diikuti sejumlah pejabat yang selama ini terlibat dalam penanganan erupsi Gunung Kelud. Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Ediwan Prabowo dan Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Unggung Cahyono termasuk di antaranya. (baca: Muncul Penyapu Pasir Kelud dengan Tarif Rp 1 Juta)
Baca Juga:
Rapat juga akan diikuti Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Surono; Kepala Penyelidikan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendrasto; dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Sudarmawan. "Yang saya tahu itu. Semoga tidak ada perubahan," kata Lies.
Kepala Badan Geologi Surono ketika dihubungi melalui telepon membenarkan bahwa status Gunung Kelud akan dievaluasi. Pemerintah juga akan merencanakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-erupsi. "Rencananya," kata Surono.
Saat ini rombongan Badan Geologi dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG sedang dalam perjalanan menuju Surabaya untuk menghadiri rapat tersebut. "Ini saya sedang di jalan," kata Surono, yan ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Badan Geologi sesaat setelah Gunung Kelud meletus.
Aktivitas Gunung Kelud menurun sejak Selasa lalu dan kemungkinan akan diturunkan statusnya dari awas ke siaga. Pada Rabu malam, 19 Februari 2014, Gubernur Soekarwo telah mengadakan rapat pendahuluan bersama sejumlah pejabat ihwal rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Akibat letusan Kelud, ratusan ribu penduduk menjadi pengungsi di tiga Kabupaten, yakni Blitar, Malang dan Kediri. Bencana itu juga merusak ribuan hektare lahan pertanian dan mempengaruhi ternak sapi.
EDWIN FAJERIAL
Berita Terpopuler
Geram Ahok Soal Busway: Bus Rp 1 M Ditulis Rp 3 M
Jokowi Sindir Mahasiswa Sering ke Mal
BPPT: Vendor Wajib Ganti Komponen Bus TransJakarta