Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bekas Bakal Caleg Hanura Nyalon Dirut TVRI

image-gnews
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI  Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Elprisdat (tengah) bersama sejumlah anggota Dewas LPP TVRI bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia menguji kelayakan dan kepatutan calon direktur TVRI pekan kedua Februari 2014 ini. Calon yang masuk pada tahap ini tinggal 13 nama yang disaring dari 22 nama pada tahap tes sebelumnya. “Ya benar mereka diseleksi. Kami akan pilih lima nama,” kata anggota Dewan Pengawas Indrawadi Tamin, akhir pekan ini. Nama-nama yang dipilih segera diumumkan.

Mayoritas calon berasal dari TVRI dan orang-orang dekat Dewan Pengawas. Calon direktur utama adalah bekas Direktur Adminstrasi dan Keuangan Badaruddin Achmad, Kepala TVRI Jawa Barat Iskandar Achmad, dan tenaga ahli Dewan Pengawas Singgih Budihartono. Badaruddin—kini sudah pensiun--dan Iskandar adalah kakak-adik.

Badaruddin masuk dalam daftar calon sementara pemilu legislatif dari Partai Hanura untuk Sumatera Selatan I nomor urut ke-4 tahun lalu. Tapi nama dia tak masuk calon daftar tetap. Dia membenarkah bahwa dia maju sebagai bakal caleg Hanura dari Sumatera Selatan. “Tapi tidak masuk daftar calon tetap,” ujarnya.

Badaruddin juga membenarkan Iskandar adalah adiknya. “Kan belum tentu juga jadi. Tak ada larangan saya mendaftar,” ujarnya. (Baca: DPR Mungkin Bubarkan TVRI)

Adapun direktur program dan berita diperebutkan oleh Kepala TVRI DKI Jakarta Affendi Moussa dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Purnama Suwardi. Kepala TVRI Sumatera Utara Safrullah, Usrin Usman (Diklat), dan Mochamad Sukarna (televisi swasta) masuk calon direktur teknik.

Direktur pengembangan dan usaha perebutkan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sitti Solvia Basri, Kepala Bidang Sarana Diklat Meggy Teresia Rares, dan Adam Bachtiar. Kepala TVRI Lampung Asep Suhendar dan Suhartanto (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maju untuk calon direktur keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah sumber mengatakan Ketua Dewan Pengawas Elprisdat dan dua anggotanya sudah menyiapkan nama yang akan dipilih, yakni Badaruddin atau Iskandar, Purnama, Safrullah, Solvia Basri atau Meggy, dan Asep. Jika diambil keputusan dengan cara voting, mereka inilah yang potensial jadi direktur. Soalnya, anggota Dewan Pengawas hanya lima orang.

Solvia yang juga kakak Menteri Keuangan Chatib Basri, menurut sumber tersebut, dipilih untuk mencairkan komunikasi antara TVRI dan Kementerian Keuangan. Apalagi, kata si sumber, kini anggaran TVRI sekitar Rp 600 miliar masih diblokir. Adapun Solvia meminta agar pencalonan dirinya tidak dikaitkan dengan Chatib Basri. Ia juga membantah kerap diutus TVRI untuk melobi Lapangan Banteng. ”Nggak benar itu,” ujarnya.

Elprisdat tak membantah secara tegas. ”Saya kira terlalu pagi kesimpulan itu,” ujarnya. Menurut dia, proses seleksi belum selesai dan Dewan Pengawas juga belum menggelar rapat untuk mengambil keputusan. ”Saya hanya satu dari 5 anggota Dewan Pengawas yang punya suara dalam mengambil keputusan,” ujarnya.(Baca: Komisi I Sepakat Pecat Dewan Pengawas TVRI)

AHMAD NURHASIM

Berita Terpopuler
Ustad Hariri Nyaris Lempar Mikrofon ke Bos Entis
Cinta Penelope Diajak Nikah Siri Ustad Hariri
Trio Muslimah Nyanyikan Lagu Baru Erros Djarot
Coboy Junior Terancam Dilaporkan ke Polisi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

42 hari lalu

Ketua Dewan Pers Nini Rahayu memberikan statemen dalam jumpa pers soal menuju deklarasi kemerdekaan pers Capres-Cawapres 2024 di Kantor Sekretariat Dewan Pers, Kebon Sir, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam keteranganya Dewan Pers mengajak ketiga Capres-Cawapres untuk hadir dan menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.


Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

42 hari lalu

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu
Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.


Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

53 hari lalu

Ilustrasi media online. Kaboompics / Pexels
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

53 hari lalu

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.


Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

54 hari lalu

Ilustrasi logo Meta. (REUTERS/DADO RUVIC)
Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.


Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

54 hari lalu

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?


AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

55 hari lalu

Wahyu Dhyatmika CEO Tempo Digital (kiri)  dan Maryadi Direktur Bisnis dan Digital Katadata (kanan) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) periode 2023-2027, pada kongres III yang berlangsung di Hotel El Royale, Bandung 24 Agustus 2023. Foto: Istimewa
AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

55 hari lalu

Presiden RI Jokowi berdialog dengan para tamu undangan usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.


Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

55 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi usai puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Dalam pidatonya, Jokowi cerita dirinya yang sering dijadikan cover majalah dan dikomentari oleh cucunya Jan Ethes. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

55 hari lalu

Presiden RI Jokowi memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi menganggap bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.