TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Konstitusi Anwar Usman mengaku terpukul setelah mendengar rekannya sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap terkait penanganan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten, pada 2 Oktober 2013 lalu. Menurut dia, saat menjadi anggota panel dalam sidang penanganan perkara Gunung Mas, sidang berjalan prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya kaget bahwa ada kaitannya dengan ini. Sesuatu hal di luar jangkauan pemikiran saya bahwa hal-hal ini terjadi," kata Anwar, ketika menjadi saksi meringankan Chairun Nisa, terdakwa kasus suap sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas yang ditangani MK, di Pengadilan Tipikor, Kamis, 13 Februari 2014. (Baca: Hakim MK Jadi Saksi Chairun Nisa)
Menurut Anwar, setiap memimpin sidang panel maupun sidang pleno, Akil selalu menerima pendapat hakim anggota. "Kalau yang lain tidak setuju, ya beliau akan dissenting opinion. Tidak ada pemaksaan," kata dia.
Anwar mengaku baru empat bulan satu panel dengan Akil untuk menangani sengketa pemilukada. Selama empat bulan tersebut, panel yang terdiri atas dirinya, Maria Farida dan Akil Mochtar selaku ketua telah menangani sekitar 50 perkara sengketa pemilukada.
Untuk penanganan perkara Gunung Mas, Akil diduga menerima suap sebesar Rp 3 miliar. Akil juga ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan kasus serupa di Kabupaten Lebak, Banten, dan 10 kabupaten lainnya dengan sangkaan menerima gratifikasi. Di antaranya pemilukada Banten, Jawa Timur, Empat Lawang, Palembang, Lampung Selatan, Tapanuli Tengah, Morotai, dan Buton.
LINDA TRIANITA
Terpopuler:
Bus Berkarat, Jokowi Copot Kepala Perhubungan
Ahok: Teorinya Angkot Akan Mati
Ahok Marah, Jokowi Siap Datangi Sopir Angkot
Timnas U-19 Akan Turunkan Muka Baru di Semarang
Ketika Jokowi Jadi Jago Kluruk...
