Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik Belum Usai, Anggaran TVRI 2014 Sulit Cair  

image-gnews
Logo TVRI
Logo TVRI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan tak akan mencairkan anggaran Televisi Republik Indonesia tahun anggaran 2014 sebelum memperoleh persetujuan kembali dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi permintaan Komisi I  yang telah membubuhkan “tanda bintang” pada rencana kerja anggaran TVRI pada 27 November 2013 lalu.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, anggaran yang dapat dilaksanakan atau dicairkan hanya gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. “Saudara dapat menyampaikan maksud ini kepada instansi vertikal di unit saudara,” demikian tulis Askolani dalam surat bersifat sangat segera kepada Direktur Utama TVRI bertanggal 23 Desember 2013.

Dalam salinan surat  bernomor S-3426/AG/2013 yang diperoleh Tempo, Dirjen Anggaran menulis bahwa surat tersebut menindaklanjuti surat dari Wakil Kctua DPR Rl Priyo Budi Santoso bernomor  AG/12755/DPR RI/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013.

DPR sebenarnya sudah menyetujui anggaran TVRI tahun depan sebesar Rp 1,075 triliun. Dari anggaran itu, sebanyak Rp 300 miliar akan dipakai untuk program Pemilu 2014. Anggaran tersebut jauh lebih tinggi dibanding anggaran tahun ini, total Rp 864 miliar.

Priyo meneruskan surat Ketua Komisi I yang memintanya menyampaikan kepada Menteri Keuangan perihal “pembintangan” anggaran TVRI 2014 . Menurut Ketua Komisi I,  Mahfudz Siddiq, pembintangan itu dilakukan karena adanya ketidakberesan manajemen TVRI baik di Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi.

Pembintangan anggaran ini adalah akumulasi dari sejumlah persoalan yang mendera TVRI sejak awal 2012. Salah satu pemicunya adalah pengangkatan Direktur Keuangan Eddy Machmudi Effendi oleh Dewan Pengawas pada awal 2012.

Menurut Mahfudz, pengangkatan Eddy melanggar undang-undang karena dia tidak memenuhi persyaratan kepangkatan atau golongan PNS dan tidak memperoleh izin dari Kementerian Keuangan, tempatnya bekerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Konflik antara Dewan Direksi dan Dewan Pengawas juga menjadi alasan pembintangan nggaran. ”Telah terjadi disharmoni antara Dewas dan Direksi karena adanya rencana pemberhentian Direksi oleh Dewan Pengawas,” kata Mahfudz.

Puncak dari memanasnya masalah di TVRI adalah Dewan Pengawas pada 18 November 2013 benar-benar memecat empat direktur. Lalu Komisi I memanggil Dewan Pengawas tiga hari kemudian. Rupanya, Dewan Pengawas kukuh pada keputusan pemecatan. Sehari kemudian, Komisi I “menghukum” manajemen TVRI dengan membintangi anggaran. Komisi I juga berencana memecat lima Dewan Pengawas.

NURHASIM



Terpopuler:
FPI Ancam Demo Polresta Depok
Teroris Ciputat Disebut Punya Usaha Optik
Densus 88 Geledah Rumah di Bogor
Teroris Ciputat Ngaku Pedagang dan Bisnis Laundry
Polisi Depok Tahan Lima Anggota FPI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

7 hari lalu

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan duplikasi jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kamis 21 Maret 2024. ANTARA/Rendra Oxtora
Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

Presiden Jokowi meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2024.


Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

Presiden Jokowi akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan, yang saat ini saja sudah Rp9,6 triliun.