Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengaduan ke Dewan Pers Meningkat Tajam  

Editor

Zed abidien

image-gnews
TEMPO/ Imam Yunni
TEMPO/ Imam Yunni
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Tren pengaduan terhadap media ke Dewan Pers pada tahun ini mengalami peningkatan cukup tajam. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan jumlah pengaduan atas media ke Dewan Pers periode Januari hingga November 2013 sudah menembus angka lebih dari 800 pengaduan.

"Pengaduan di 2013 naik tajam dibanding jumlah pengaduan di tahun 2012, yang hanya 476 pengaduan," kata Stanley, panggilan akrab Yosep Adi Prasetya, dalam Focus Group Discussion "Independensi Newsroom Media" yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang bersama Yayasan Tifa di Semarang, Sabtu, 22 Desember 2013.

Pengaduan 800 lebih pada tahun 2013 itu bisa bertambah karena data pengaduan pada Desember belum masuk pendataan. Dewan Pers baru akan merilis jumlah seluruh pengaduan 2013 pada Januari 2014.

Stanley menambahkan, jenis pengaduan ke Dewan Pers dari tahun ke tahun sama, seperti pengajuan hak jawab, pengaduan tentang berita secara umum, permintaan pendapat sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, pengaduan tentang kekerasan terhadap wartawan, pengajuan hak koreksi, pengaduan perilaku tindakan wartawan, mengadukan iklan, wartawan digugat, pengaduan foto/ilustrasi, dan opini.

Adapun pihak yang sering diadukan ke Dewan Pers masih didominasi wartawan media cetak, disusul wartawan media online dan wartawan media, pejabat, polisi, organisasi pers, dan lain-lain.

Stanley menambahkan, berita tidak berimbang dan berita tidak ada konfirmasi menjadi jenis pelanggaran media yang sering diadukan. Ada juga jenis pelanggaran mencampuradukkan fakta dan opini/menghakimi, tidak akurat, tidak profesional dalam mencari berita, dan lain-lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Stanley menyatakan Dewan Pers akan terus berusaha menyelesaikan pengaduan. Bentuk penyelesaian pengaduan di antaranya mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi melalui mediasi, melalui surat-menyurat dan atau komunikasi, serta memberikan pendapat kepada Komisi Penyiaran Indonesia.

Stanley juga menengarai, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan ketidakpuasan unsur pemerintah terhadap kinerja pers. Ketidakpuasan itu disalurkan ke dalam beberapa tindakan, yakni mengajukan keberatan secara langsung ke media, mengajukan pengaduan Dewan Pers, melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap media atau wartawan, secara terbuka menyampaikan kritik kepada pers, dan secara langsung mengambil langkah hukum untuk memperkarakan pers atau wartawan.

"Tiga tindakan terakhir sering memicu kontroversi dan reaksi perlawanan dari unsur pers," kata Stanley, yang juga salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) itu.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin
Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.


Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

25 April 2017

Hary Tanoesoedibjo. TEMPO/Imam Sukamto
Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.


Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

24 April 2017

Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id
Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.


Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

11 Juni 2016

Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.


Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

14 April 2016

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas
Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."


Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

9 Februari 2016

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.


Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

9 Februari 2016

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?


Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

21 Januari 2016

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.


Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

20 Januari 2016

Ilustrasi: TEMPO/Machfoed Gembong
Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.


Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

2 November 2015

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.