TEMPO.CO, Bandung - Kepala Inspektorat Kota Bandung Bandung Koswara S. mengatakan, Wali Kota Bandung akan mengumumkan calon penerima dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang tercantum dalam APBD 2014. "Calon penerima akan di-upload di website mulai 18 Desember 2013 ," kata dia di sela workshop bersama BPK Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Jumat, 13 Desember 2013.
Langkah itu diambil Wali Kota Ridwan Kamil untuk mencegah berulangnya kasus dana hibah dan bansos fiktif yang berujung pada kasus suap Wakil Ketua PN Bandung yang menyeret bekas Wali Kota Dada Rosada dan mantan Sekretaris Daerah Edi Siswadi. "Supaya tidak terulang, harus ada peran serta masyarakat dalam pengawasan," kata Koswara.
Tak hanya itu, nama individu dan lembaga penerima hibah dan bansos juga akan dipampang pada papan di kantor kelurahan setelah pengesahan Gubernur Jawa Barat terhadap rancangan Perda APBD 2014 terbit. "Sekarang prosesnya sedang pengesahan gubernur," kata dia.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Ahmad Rekotomo mengatakan, pada kesepakatan terakhir dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, dana hibah tahun depan berjumlah Rp 184,337 miliar dengan calon penerima sebanyak 445 calon. "Angkanya turun, tahun lalu Rp 280 miliar," kata dia.
Sementara dana bansos Kota Bandung pada 2014 tercantum Rp 100,546 miliar yang ditujukan pada 154 penerima. Dana bansos Kota Bandung tahun ini justru naik akibat pencantuman anggaran untuk penyelenggaraan BPJS. "Ada kenaikan dari sana (program BPJS). Tahun lalu bansos kita Rp 80 miliar, sekarang jadi Rp 100 miliar, naik Rp 20 miliar," kata Rekotomo.
Menurut dia, calon penerima dana hibah dan bansos akan dipampang di situs resmi pemerintah Kota Bandung di bandung.go.id. Penerima dana hibah dan bansos tidak akan fiktif karena semua calon penerima sudah melewati proses verifikasi. "Pemerintah Kota Bandung bahkan membentuk Tim Pertimbangan tahun ini untuk memproses proposal permintaan dana hibah dan bansos," kata Rekotomo.
Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Cornell Syarief Prawiradiningrat memuji ide Wali Kota Bandung tersebut, kendati risiko tetaplah ada. Pemerintah Kota Bandung harus siap menghadapi pengaduan masyarakat yang merasa berhak tapi tidak masuk sebagai calon penerima dana itu. "Pemilihannya harus betul-betul cermat," kata dia.
Cornell mengatakan, Kota Bandung termasuk daerah yang mendapat sorotan soal dana hibah dan bansos. Dia mencontohkan, saat memeriksa keuangan Kota Bandung, BPK mengkonfirmasikan temuan penerima dana hibah dan bansos yang ternyata tidak menerima uang itu. "Kita juga mengantisipasi apakah tahun 2013 masih terjadi," kata dia.
AHMAD FIKRI
