Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyadapan, Menteri Australia Batal ke Indonesia  

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Peserta aksi dari elemen gabungan mengibarkan bendera merah putih saat melakukan aksi demo di depan Kedubes Australia, Jakarta (21/11). Dalam Aksinya massa menuntut Pemerintah Australia meminta maaf terkait kasus penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia. TEMPO/Subekti
Peserta aksi dari elemen gabungan mengibarkan bendera merah putih saat melakukan aksi demo di depan Kedubes Australia, Jakarta (21/11). Dalam Aksinya massa menuntut Pemerintah Australia meminta maaf terkait kasus penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketegangan antara Indonesia dengan Australia karena kasus penyadapan tampaknya mulai meluas. Menteri Pertanian Australia Barnaby Joyce membatalkan agenda kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut semula dijadwalkan pekan depan. "Ada agenda pembicaraan di Indonesia pekan depan. Namun itu ditunda," kata Joyce, seperti dilansir media Australia, Sydney Morning Herald, Senin, 25 November 2013.

Pembatalan kunjungan tersebut, menurut Joyce, dipicu oleh dibekukannya negosiasi bisnis oleh BUMN perkebunan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Sebagai Menteri Pertanian, Joyce menyatakan mendukung investasi asing ketika hal itu sesuai dengan kepentingan nasional. "Ini adalah masalah perusahaan itu sendiri (RNI) untuk memutuskan pilihan investasi mereka," kata dia.

Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Presiden Direktur PT RNI Ismed Hasan Putro menyatakan akan menunda semua proses negosiasi bisnisnya dengan pemerintah maupun swasta Australia. Hal ini, menurut dia, adalah dampak dari memanasnya hubungan diplomatik kedua negara setelah kasus penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat tinggi Indonesia oleh Badan Intelijen Australia (DSD). "RNI menghentikan sementara proses ekspansi bisnis ke Australia dan impor sapi," kata Ismed saat itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ismed, proses negosiasi bakal dilanjutkan ketika situasi kembali kondusif. "Ini penghormatan atas mertabat Republik Indonesia," ujarnya. Ia mengatakan, awalnya RNI berencana membuka 25 ribu hektare lahan peternakan sapi di Australia. Sebelum pembicaraan dihentikan, Ismed menyatakan, RNI sedang memilih perusahaan untuk menjadi partner.

PINGIT ARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gara-gara Percakapan Telepon Bocor, Jerman dan Rusia Saling Tuduh

14 hari lalu

Tentara Ukraina mengantre di tempat pelatihan saat mereka menjalani pelatihan pemeliharaan tank Leopard 1 A5, di pangkalan tentara Jerman Bundeswehr, bagian dari Misi Bantuan Militer UE untuk mendukung Ukraina (EUMAM UA) di Klietz, Jerman, 23 Februari 2024. REUTERS/Liesa Johannssen/Foto File
Gara-gara Percakapan Telepon Bocor, Jerman dan Rusia Saling Tuduh

Ini adalah kedua kalinya dalam seminggu terakhir Moskow mengecam apa yang mereka lihat sebagai bukti niat Barat untuk menyerang Rusia secara langsung.


Rusia Panggil Duta Besar Jerman Soal Rencana Bantuan Militer ke Ukraina

14 hari lalu

Dmitry Peskov. REUTERS
Rusia Panggil Duta Besar Jerman Soal Rencana Bantuan Militer ke Ukraina

Kemlu Rusia memanggil Dubes Jerman untuk Moskow Alexander Graf Lambsdorff menyusul publikasi kebocoran penyadapan percakapan rahasia militer Jerman


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

16 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

19 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

19 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

20 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.


Perkara Syahrul Yasin Limpo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, KPK Bakal Buktikan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 45,5 Miliar

27 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Syahrul Yasin Limpo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama  menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Perkara Syahrul Yasin Limpo Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, KPK Bakal Buktikan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 45,5 Miliar

Wakil Ketua KPK mengatakan Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN Kementan.


Anak Syahrul Yasin Limpo Mangkir dari Panggilan KPK, Bakal Dipanggil Ulang

41 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Syahrul Yasin Limpo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama  menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Mangkir dari Panggilan KPK, Bakal Dipanggil Ulang

Satu hari sebelum pemeriksaan Ali Andri, tim penyidik KPK telah menyita satu unit rumah yang diduga milik tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL).