Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipenjara, Dua Pimpinan DPRD Masih Terima Gaji  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Murdoko. TEMPO/Seto Watdhana
Murdoko. TEMPO/Seto Watdhana
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (kini nonaktif), Murdoko dan Riza Kurniawan, sudah lebih dari setahun meringkuk di penjara karena terlibat kasus korupsi. Namun keduanya masih tetap menerima gaji sebagai wakil rakyat.

"Karena proses hukumnya masih berlangsung. Belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap sehingga hanya diberhentikan sementara. Belum tetap," kata anggota Badan Kehormatan DPRD Jawa Tengah, Wahyuddin Noer Aly, Senin, 11 November 2013.

Wahyuddin memastikan Murdoko dan Riza hanya menerima gaji pokok saja yang besarnya Rp 3,5 juta, tanpa tunjangan-tunjangan. Ibarat pemain bola, menurut Wahyuddin, Murdoko dan Riza, keduanya baru diskors saja. Jika nanti sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan bersalah, Badan Kehormatan akan segera merekomendasikan pemecatan. Dalam mengambil keputusan, BK juga harus menerima surat register dari pengadilan.

Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko tersandung kasus dugaan korupsi APBD Kendal 2003/2004 yang merugikan negara hingga Rp 4 miliar. Modus korupsinya adalah dia meminjam uang kas daerah Kendal yang saat itu dipimpin Bupati Hendy Boedoro, kakak kandung Murdoko sendiri. Murdoko, yang juga politikus PDI Perjuangan, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sejak April 2012. Pengadilan Tipikor telah memvonis hukuman 2,5 tahun.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Riza Kurniawan terjerat korupsi memotong dana bantuan untuk 18 masjid di Magelang. Tiap masjid yang harusnya mendapatkan bantuan sosial Rp 100 juta dipotong antara Rp 60-70 juta. Dalam kasus ini, negara menderita kerugian higga Rp 1,1 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengadilan Tipikor Semarang sudah menjatuhkan vonis 3 tahun penjara ke politikus Partai Amanat Nasional ini. Akan tetapi, hukuman itu bertambah menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding. Saat ini kasusnya di tingkat kasasi. Selain korupsi bantuan sosial masjid, Riza juga divonis 4 tahun penjara dalam korupsi dana bantuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Wahyuddin menyatakan, saat ini proses hukum Murdoko dan Riza sampai di kasasi Mahkamah Agung. Politikus Partai Amanat Nasional ini menilai gaji yang diterima Murdoko dan Riza bukan soal gaji buta atau gaji terang. Sebab, secara administrasi BK belum bisa mengambil keputusan pemecatan jika belum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

21 Agustus 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017


Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

24 Juli 2017

Ilustrasi wanita menghitung uang. shutterstock.com
Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.


Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

21 Juli 2017

Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 23 April 2015. Dalam rapat tersebut Ahok menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'


Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

13 Juli 2017

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Seno Samudro (tengah) dan Said Hidayat (keempat kanan) berorasi didepan pendukungnya saat kegiatan kampanye terbuka di Stadion Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, 4 Desember 2015. ANTARA FOTO
Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?


Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

2 September 2016

Ratusan guru dari Forum Guru PAUD Bandung mengacungkan poster saat unjuk rasa di DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, 15 Februari 2016. TEMPO/Prima Mulia
Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.


Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

2 September 2016

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.


Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

1 September 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau lapak pedagang saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.


Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

28 Maret 2016

Kantor DPRD Bone. Bonekab.go.id
Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.


Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

21 Oktober 2015

Sri Sultan HB X mendengarkan pertanyaan dari salah satu masyarakat yang menjadi tamu undangan pada audiensi dan penjelasan isi Sabda Raja di ndalem Wironegaran, Suryomentaraman, Panembahan, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Sri Sultan HB X menjelaskan serta meluruskan kelima point dari Sabda Raja yang disampaikan akhir April 2015. TEMPO/Pius Erlangga.
Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.


DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

12 Oktober 2015

Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.