Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Wali Kota Yogyakarta Labrak Ketua DPRD  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (kiri) dan Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono (kanan). TEMPO/Suryo Wibowo
walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (kiri) dan Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono (kanan). TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono bersama pendukungnya melabrak Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Henry Koencoro Yekti, Senin, 11 November 2013. Kejadian itu terlihat sebelum pertemuan resmi Wakil Wali Kota dengan DPRD Kota Yogyakarta. 

Rencanyanya dalam pertemuan resmi itu, anggota Dewan akan mempertanyakan soal pelanggaran izin yang dilakukan Imam. Namun pertemuan itu batal. Sebaliknya, Imam, yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah, malah menyemprot Koencoro, yang juga politikus PDI Perjuangan. “Kamu-kamu ini satu partai dengan saya, tapi selama ini menyerang saya soal pelanggaran perda,” kata Imam kepada Koencoro dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Sudjanarko.

Dengan nada tinggi, Imam, yang masih mengenakan seragam dinas, mengatakan selama ini politikus PDI Perjuangan di DPRD Kota Yogyakarta justru menjadi oposisi dengan terus menyerang dirinya. “Fraksi PDIP sengaja ingin menjatuhkan kewibawaan pemerintah tanpa melihat realitas di lapangan,” ujar Imam.

Dalam kesempatan itu, Imam mengancam Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PDIP, jika dia dipanggil lagi, dia akan meminta pertanggungjawaban pengurus PDIP Kota Yogyakarta. “Akan saya kejar untuk meminta pertanggungjawaban,” kata dia. Menurut dia, pemanggilan itu tidak etis.

Pengerahan massa yang dilakukan Imam itu sebenarnya sudah diketahui kalangan Dewan lewat pesan singkat. Aksi ini dicela Ketua Komisi A Chang Wendryanto, yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurut dia, pengerahan massa ini menodai proses pengawasan Dewan pada pemerintah. “Meski eksekutif adalah orang yang didukung partai, tapi jika tak benar, sudah seharusnya diingatkan. Pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, “ kata Chang.

Menurut dia, pemanggilan Imam itu sesuai tata tertib Dewan. “Dewan boleh meminta klarifikasi kepada pemerintah jika ada sesuatu yang tidak benar di lapangan akibat kebijakan pemerintah. Lha, kok malah di-gerudug,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebaliknya, Antonius Foki Ardianto, juga dari Fraksi PDI Perjuangan, mendukung sikap Imam. “Seharusnya dari partai pendukung (PDIP) tidak jadi oposisi,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:
Curhat Suami Hakim Vica kepada Tempo
Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
Memory Card Menguak Dugaan Perselingkuhan Vica 
Suami Hakim Vica Terancam Dipecat Jadi Pendeta
Pelapor Dugaan Korupsi Atut Pernah Mau Dibunuh 
Kesaksian Perawat: JFK Tewas oleh Peluru Berbeda  

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.