Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wali Kota Surakarta Adukan Tokoh Dewan Adat ke Polisi  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo berorasi dalam demo menolak kenaikan harga BBM di Balai Kota Surakarta, Selasa (27/3). TEMPO/Ahmad Rafiq
Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo berorasi dalam demo menolak kenaikan harga BBM di Balai Kota Surakarta, Selasa (27/3). TEMPO/Ahmad Rafiq
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Konflik kubu Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, dengan kubu Dewan Adat masih menggelegak. Kini malah Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengadukan sejumlah petinggi Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta ke kepolisian. Padahal dalam konflik kedua kubu itu, Wali Kota bertindak sebagai mediator. Pengaduan itu muncul setelah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Paku Buwana XIII mengirim surat pada Hadi yang berisi pernyataan pembubaran Dewan Adat dan minta perlindungan.

Pengaduan disampaikan 10 advokat ke Kepolisian Resor Kota Surakarta, Rabu, 6 November 2013. Mereka membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Wali Kota. Ketua tim pengacara, Suharsono, mengatakan Wali Kota Hadi mengadukan ketua Lembaga Dewan Adat GKR Koes Moertiyah. "Selain itu, kami juga mengadukan KP Eddy Wirabhumi dalam kasus yang sama," katanya saat ditemui di kantor Polresta Surakarta.

Pengaduan itu sehubungan dengan pernyataan Koes Moertiyah dan Eddy Wirabumi di sejumlah media massa, terkait mediasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam konflik internal keraton. "Mereka menuduh bahwa surat dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai dasar mediasi itu palsu," kata Suharsono.

Mediasi terhadap dua kubu dalam Keraton itu dilakukan Pemerintah Kota Surakarta pada awal Oktober 2013. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengaku mendapat surat dari Kemendagri untuk menjadi mediator. Belakangan, kubu Lembaga Dewan Adat menuding surat dari Kemendagri itu palsu. "Pernyataan dari Koes Moertiyah dan Eddy Wirabhumi itu sangat merugikan klien kami," kata Suharsono. Sebab, tuduhan itu dianggap tak berdasar. “Tuduhan itu dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap pejabat publik.” Selain itu, mereka juga mengadukan dua petinggi Dewan Adat karena pencemaran nama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Eddy Wirabhumi menolak berkomentar atas pengaduan itu. "Saya akan memberikan keterangan kepada polisi jika dipanggil nantinya," katanya. Dia siap menghadapi pengaduan itu.

Konflik internal Keraton bermula saat ada dua putra PB XII, Hangabehi dan Tedjowulan, mengklaim sebagai raja. Belakangan, Tedjowulan mengakui Hangabehi sebagai Raja Keraton Kasunanan Surakarta, dan dia dinobatkan sebagai Mahapatih Panembahan Agung. Toh, konflik di dalam Keraton Kasunanan Surakarta belum usai. Kini giliran sejumlah kerabat Keraton menolak Tedjowulan kembali ke dalam Keraton. Mereka bergabung dalam Lembaga Dewan Adat yang diinisiatori oleh beberapa adik kandung PB XIII. Pemerintah Kota Surakarta mencoba memediasi atas permintaan Kementerian Dalam Negeri.

AHMAD RAFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

7 Hotel Dekat dari Stasiun Solo Balapan yang Harganya Terjangkau

3 hari lalu

Jika Anda pergi ke Solo, ada beberapa pilihan hotel dekat dari Stasiun Solo Balapan yang harganya terjangkau dan fasilitas lengkap. Foto: Canva
7 Hotel Dekat dari Stasiun Solo Balapan yang Harganya Terjangkau

Jika Anda pergi ke Solo, ada beberapa pilihan hotel dekat dari Stasiun Solo Balapan yang harganya terjangkau dan fasilitas lengkap.


Jumlah Kursi PDIP di DPRD Solo Anjlok 10, PSI Bertambah Jadi 5

12 hari lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah di panggung) menyampaikan orasi saat Hajatan Rakyat, kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jumlah Kursi PDIP di DPRD Solo Anjlok 10, PSI Bertambah Jadi 5

Perolehan kursi PDIP di DPRD Solo pada Pileg kali ini turun jika dibandingkan dengan Pileg 2019, yaitu dari 30 kursi menjadi 20 kursi.


Nyepi Di Candi Prambanan, Polisi Berkuda Patroli dan Tiga Akses Masuk Dijaga Bregada

17 hari lalu

Prajurit Bregada berjaga saat Nyepi di Candi Prambanan Yogyakarta Senin, 11 Maret 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Nyepi Di Candi Prambanan, Polisi Berkuda Patroli dan Tiga Akses Masuk Dijaga Bregada

Kawasan Candi Prambanan Yogyakarta tampak ditutup dari kunjungan wisata pada perayaan Hari Raya Nyepi 1946, Senin 11 Maret 2024.


12 Nama Bursa Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024, Ada Kaesang hingga Mangkunegara X

19 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
12 Nama Bursa Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024, Ada Kaesang hingga Mangkunegara X

Riset Solo Raya Polling mendapati 12 nama masuk bursa calon Wali Kota Solo.


Bukan Gunung atau Laut, Inilah Potensi Wisata Solo yang Bisa Datangkan Turis

23 hari lalu

(Dari kiri ke kanan) Pimpinan Pura Mangkunegaran Solo KGPAA Mangkunegara X,  General Manager PLN Jateng-DIY Mochamad Soffin Hadi, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Solo Retno Wulandari, dan Pengamat Pariwisata dari Universitas Sebelas Maret atau UNS, BRM Bambang Irawan, menjadi pemateri dalam acara bertajuk Ngobrol Bareng Pariwisata
Bukan Gunung atau Laut, Inilah Potensi Wisata Solo yang Bisa Datangkan Turis

Solo tidak punya gunung dan laut, tapi punya heritage, cerita-cerita yang ada di balik itu menjadi daya tarik wisatawan.


Saksi PDIP dan NasDem Kota Solo Kompak Ogah Teken Berita Acara Rekapitulasi

24 hari lalu

Proses rekapitulasi  penghitungan suara Pemilu 2024 untuk tingkat kecamatan berlangsung di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis malam, 29 Februari 2024.  TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Saksi PDIP dan NasDem Kota Solo Kompak Ogah Teken Berita Acara Rekapitulasi

Saksi PDIP dan NasDem kompak ogah meneken berita acara rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah. Apa alasannya?


Rekapitulasi Suara Pemilu di Solo Diwarnai Interupsi, Saksi PDIP Enggan Teken Berita Acara

25 hari lalu

Seorang petugas dari KPU Kota Solo memperlihatkan kotak reekapitulasi penghitungan suara saat rapat pleno terbuka berlangsung di Hotel The Sunan Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Rekapitulasi Suara Pemilu di Solo Diwarnai Interupsi, Saksi PDIP Enggan Teken Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Solo, Sabtu malam, 2 Maret 2024, sempat diwarnai interupsi dari saksi PDIP.


KPU Solo soal Saksi 2 Parpol Tidak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres: Itu Hak Mereka

25 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo Bambang Christanto memberikan penjelasan soal penggunaan surat suara dalam simulasi Pilpres hanya ada dua kolom pada Kamis 4 Januari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Solo soal Saksi 2 Parpol Tidak Teken Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres: Itu Hak Mereka

KPU mengungkapkan saksi 2 parpol tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara pilpres di tingkat kecamatan.


Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

27 hari lalu

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum menuju Gedung MPR di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Wali Kota Solo dari Masa ke Masa Ada Bapak dan Anak, Jokowi dan Gibran

Berikut daftar nama yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, ada nama bapak dan anak, Jokowi dan Gibran.


Refleksi 3 Tahun Pimpin Kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran Bantah Pamitan

29 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menggelar Refleksi 3 Tahun Gibran-Teguh Prakosa dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Solo di Pendapi Gede Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Refleksi 3 Tahun Pimpin Kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran Bantah Pamitan

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menggelar Refleksi 3 Tahun dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Solo