Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Jawa Timur Akan Bentuk Pansus Pulau Galang

image-gnews
Suasana pengambilan sumpah seratus anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014, saat Sidang Paripurna Istimewa di gedung DPRD Jawa Timur (31/8). Foto: TEMPO/Fully Syafi
Suasana pengambilan sumpah seratus anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014, saat Sidang Paripurna Istimewa di gedung DPRD Jawa Timur (31/8). Foto: TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) Pulau Galang dalam rapat paripurna, Senin, 28 Oktober 2013. “Kami menilai perlu dibentuk pansus untuk mencari solusi sengketa Pulau Galang antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Sabron Djamil Pasaribu kepada Tempo, Jumat, 25 Oktober 2013.

Menurut Sabron, keinginan untuk membentuk pansus setelah Komisi A bertemu Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Grahadi, Jumat, 25 Oktober 2013. Pertemuan itu untuk membahas hasil inspeksi Komisi A ke pulau tersebut.

Berdasarkan hasil inspeksi tersebut, Komisi A menemukan indikasi pelanggaran. Di antaranya dikeluarkannya tiga sertifikat atas nama warga Gresik, yaitu Poenta Surya, Kuntoro Surya, dan Darwati Napan, oleh Badan Pertanahan Nasional.

Komisi A juga menemukan banyak gudang yang didirikan di pulau tersebut sehingga mempersulit akses masuk ke sana. Maka dianggap perlu melakukan penelusuran siapa yang menjual tanah di pulau tersebut, yang kemudian didirikan gudang. "Kami menduga ada unsur rekayasa dibalik itu semua,” ujar Sabron.

Sabron mengatakan janga,n karena membutuhkan investor lalu menghilangkan cagar budaya dan merusak rencana tata ruang wilayah untuk konservasi. Bahkan Sabron melihat tidak ada itikad baik dari para pengusaha tersebut. Karena itu, setelah pansus dibentuk, DPRD akan memanggil para pengusaha yang memiliki tanah dan gudang tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memperkuat status Pulau Galang sebagai kawasan mangrove dan konservasi fauna sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur 2009-2029.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Soekarwo, dirinya juga sudah pernah mengirimkan surat serupa ketika Menteri Dalam Negeri masih dijabat Hari Sabarno. Karena itu, surat kali ini hanya bersifat penguatan bahwa Pulau Galang termasuk kawasan konservasi.

Ihwal keinginan Komisi A DPRD Jawa Timur membentuk pansus Pulau Galang, Soekarwo menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Jawa Timur. "Intinya bukan pansus, tapi memperkuat sikap DPRD," ucapnya.

Pemerintah, kata dia, memiliki hak untuk mengawasi proses dan memperkuat konservasi. Diakui Soekarwo, pihaknya terbantu dengan gencarnya pemberitaan di media massa tentang Pulau Galang.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Anggota pasukan khusus Angkatan Laut Korea Selatan berpartisipasi dalam latihan di pulau kecil yang disebut Dokdo dalam bahasa Korea dan Takeshima dalam bahasa Jepang pada 25 Agustus 2019. (Provided by South Korea's Navy)
Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.


Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Warga Pulau Pari melakukan aksi borgol diri didepan kantor Pengadilan Negeri, Jakarta Utara, 24 Mei 2018. Aksi borgol ini untuk mengawal sidang perkara Pidana Sulaiman Hanafi Ketua RW dengan agneda sidang Pembacaan putusan sela atas keberatan atau eksepsi Sulaiman terhadap dakwaan jaksa Penuntut umum. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.


Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Foto yang diambil pada 2005 memperlihatkan Pulau Kunashiri, satu dari empat pulau yang diklaim Rusia sebagai Kepulauan Selatan Kuril di Selatan Rusia dan di teritori utara Jepang.[REUTERS/Kyodo]
Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.


Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari menunjukkan tali pengikat yang memborgol tangan sebagai simbol kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mereka di PN Jakarta Utara, Selasa, 8 Mei 2018. Tempo/Dias Prasongko
Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.


Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari aksi borgol tangan sebagai simbol kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mereka di PN Jakarta Utara, Selasa, 8 Mei 2018. Tempo/Dias Prasongko
Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.


Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Syaiful Hidayat, sujud syukur di depan Kantor Ombudsman RI setelah Ombudsman menemukan maladministrasi terkait penerbitan SHM serta SHGB milik PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa, Senin 9 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.


Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai kota DKI Jakarta, 25 april 2018. Dalam Aksinya warga meminta hak atas pengembalian pemukiman di Pulau Pari atas kejanggalan penerbitan sertifikat yg di lakukan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) di Pulau Pari. TEMPO/Muhammad Denggan Fahrurrozie
Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.


Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Warga Pulau Pari membentangkan spanduk di depan kantor Ombudsman Kuningan,Jakarta Selatan 9 April 2018. Pada aksinya mereka menuntut Ombudsman menunjukkan fakta-fakta kecurangan dalam penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah
Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.


Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Warga Pulau Pari melakukan aksi di depan kantor Ombudsman Kuningan,Jakarta Selatan 9 April 2018. Pada aksinya mereka menuntut Ombudsman menunjukkan fakta-fakta kecurangan dalam penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.


Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Syaiful Hidayat, sujud syukur di depan Kantor Ombudsman RI setelah Ombudsman menemukan maladministrasi terkait penerbitan SHM serta SHGB milik PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa, Senin 9 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.