TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengkritik Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang meminta mobil dinas baru menggunakan dana keistimewaan.
Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Agus Sumartono mengatakan pengadaan mobil dinas baru menggunakan duit keistimewaan tidak mendesak. Apalagi, saat ini banyak warga yang mengajukan proposal program keistimewaan. “Perlu dilihat urgensinya,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2013.
Menurut Agus Sumartono, dalam rapat dengan pemerintah DIY tidak ada usulan pengadaan mobil dinas baru menggunakan dana keistimewaan. Hanya saja, pemerintah DIY pernah mengusulkan pengadaan mobil untuk kegiatan operasional. Pemerintah DIY juga mengusulkan pengadaan mobil untuk menjemput tamu pemerintah.
Usulan itu masuk dalam rapat di Komisi A dan Badan Anggaran DPRD DIY. Namun, Agus Sumartono tidak merinci jumlah usulan anggaran. Menurut dia, DPRD kini menunggu hasil perhitungan usulan anggaran pengadaan mobil itu. Misalnya jenis mobil dan biayanya. Usulan itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013.
Agus menyebutkan Sultan bisa menggunakan mobil operasional yang didanai APBD untuk blusukan ke desa. “Dekat dengan rakyat kan bisa gunakan fasilitas yang ada,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DIY, Janu Ismadi, mengatakan pengadaan mobil dinas baru menggunakan duit keistimewaan tahun ini tidak mungkin dilakukan. Sebab, pemerintah DIY hanya memiliki waktu selama dua bulan untuk menjalankan program keistimewaan.
Untuk itu, Janu juga meminta pemerintah DIY untuk memprioritaskan kebutuhan program keistimewaan. Misalnya kegiatan budaya. Bidang ini mendapat alokasi duit keistimewaan sebesar 70 hingga 80 persen dari total duit yang pemerintah pusat gelontorkan per tahun.
Meski begitu, anggota Fraksi Golongan Karya ini mempersilakan Sultan mengajukan pengadaan mobil dinas baru. Dia mengakui mobil dinas Sultan berupa sedan Toyota All New Camry memang sulit menembus medan di pedesaan. Misalnya saat Sultan berkunjung ke kawasan yang terkena erupsi Gunung Merapi, yakni Desa Glagaharjo, Kabupaten Sleman.
Anggota Badan Anggaran DPRD DIY, Isti’anah Zainal Asiqin, mengatakan pemerintah DIY hendaknya menggunakan duit keistimewaan sesuai kebutuhan. Ia berharap pemerintah DIY tidak memaksakan diri menghabiskan duit keistimewaan. Ia juga berharap pemerintah DIY transparan dalam menyampaikan penggunaan duit itu.
SHINTA MAHARANI
Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Pembunuhan Holly Angela
Berita Terpopuler
Ada Cacing Hati di Sapi Jokowi
Istri Akil Mochtar Minta KPK Buka Rekeningnya
Jokowi: Lihat Saja Nanti Siapa yang Disembelih
Roy Suryo Larang Timnas U-19 Temui Politikus
Mau Blusukan, Sultan HB X Minta Mobil Baru
