Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siarkan Konvensi, TVRI Hilang Pendapatan 400 Juta  

image-gnews
Sebelas peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat berfoto bersama usai memperkenalkan diri kepada Para Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia di  Jakarta (15/9).  ANTARA/Rosa Panggabean
Sebelas peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat berfoto bersama usai memperkenalkan diri kepada Para Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia di Jakarta (15/9). ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siaran tunda konvensi Partai Demokrat di Televisi Republik Indonesia pada 15 September 2013 lalu masih “memanaskan” manajemen TVRI. Setelah dipanggil Komisi Penyiaran Indonesia karena adanya pelanggaran penyiaran, Direktur Utama TVRI Farhat Syukri akan dipecat oleh Dewan Pengawas pada pekan lalu.

Tiga direktur lainnya—dari seluruhnya enam direktur—sudah mundur. Farhat mengatakan siaran konvensi selama 2 jam 23 menit digratiskan. Demokrat, kata dia, tak membayar sepeser pun untuk siaran tersebut. Demokrat juga membantah adanya kerja sama dengan TVRI.

Padahal, biasanya TVRI menjual waktu siaran--hal yang dilarang oleh Undang-Undang Penyiaran--Rp 150 juta per jam. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu kelompok yang membeli jam siaran di TVRI seharga Rp 150 juta itu. Ketua Dewan Pengawas TVRI Elprisdat M Zen menyebut langkah itu bukan menjual jam siaran, melainkan program kerja sama produksi dengan pihak lain. "Itu juga biasa dilakukan televisi swasta," kata dia saat dihubungi akhir pekan lalu.

Menurut sumber Tempo di TVRI, siaran konvensi dalam bentuk gelondongan itu menyisakan hilangnya potensi pendapatan TVRI dari menjual waktu siaran. Program kerja sama produksi dengan pihak lain biasanya masuk ke TVRI lewat Direktur Pengembangan dan Usaha Erwin Aryanantha. Masalahnya, menurut sumber tersebut, dalam kasus konvensi, tak ada permintaan resmi ke TVRI lewat Direktur Pengembangan dan Usaha untuk kerja sama memproduksi siaran konvensi. “Siaran konvensi itu yang membawa Farhat dan dia yang memaksakan ke redaksi,” kata sumber tersebut. (Baca: Dirut TVRI Paksa Redaksi Siarkan Konvensi Demokrat)

Karena siaran konvensi itu gratis, tidak ada uang masuk ke kas TVRI setelah menyiarkan konvensi. Padahal, kalau saja membayar, TVRI bisa dapat pemasukan sekitar Rp 400 juta. Jumlah itu dihitung dari biaya produksi 2 jam 23 menit sekitar Rp 150 juta dan biaya air time Rp 250 juta.

Padahal, pada jam yang sama, TVRI sudah punya jadwal menayangkan secara langsung acara tinju Rock and Round. Acara tinju masuk daftar lima terbaik dari 20 acara TVRI. Hasilnya, acara dan iklan tinju hilang dan siaran konvensi tak dapat duit. “Ini namanya potensi pendapatan hilang berkali-kali,” kata sumber lainnya. Tahun ini TVRI memperoleh anggaran Rp 864 miliar dari APBN dan masih diizinkan mencari iklan.

Erwin tak mau menanggapi saat dikonfirmasi. "Tak ada komentar," kata dia saat dihubungi Tempo. Sedangkan Farhat belum bisa dimintai konfirmasi hingga berita ini ditulis. Farhat saat ditemui di kantor TVRI, Selasa lalu, enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan, “Mas, saya berhak tidak menjawab pertanyaan.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

NURHASIM

Topik Terhangat
Edsus Lekra | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah | Info Haji | Kontroversi Ruhut Sitompul

Berita Terpopuler
Ini Sebab Agus Yudhoyono Telat Lari Maraton
Soal Lurah Susan, Gamawan Merasa Dipelintir 
Sehari, Agus Yudhoyono Maraton Dua Kali
Soal Lurah Susan, Gamawan Kini Bungkam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas TVRI Diperpanjang 3 Bulan

10 Juni 2022

Wayan Toni Supriyanto, selaku Ketua Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas TVRI Tahun 2022-2027 menyampaikan perpanjangan kerja Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2017-2022 di Gedung Kominfo pada Jumat 10 Juni 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas TVRI Diperpanjang 3 Bulan

Perpanjangan masa jabatan Dewan TVRI dilakukan karena proses seleksi calon anggota Dewas LPP TVRI periode 2022-2027 belum rampung.


Pakar UNRI Beri Tips Agar TVRI Diminati Masyarakat

24 Agustus 2021

Logo TVRI. wikipedia.org
Pakar UNRI Beri Tips Agar TVRI Diminati Masyarakat

TVRI sebenarnya sudah melakukan mediamorfosis dan konvergensi media untuk mempertahankan eksistensinya namun hal itu dirasa belum cukup


HUT ke-59, Ini Sejarah Singkat Berdirinya TVRI

24 Agustus 2021

Suasana ruang kontrol TVRI. Facebook./TVRI
HUT ke-59, Ini Sejarah Singkat Berdirinya TVRI

Hari ini, 24 Agustus 2021, Televisi Republik Indonesia (TVRI) berulang tahun yang ke-59 sejak didirikan pada 1962


Pendaftaran Dirut TVRI Dibuka, Ada 11 Syarat

4 Februari 2020

Logo TVRI. wikipedia.org
Pendaftaran Dirut TVRI Dibuka, Ada 11 Syarat

Pendaftaran Direktur Utama atau Dirut Pengganti Antarwaktu (PAW 2020-2022) di Lembaga Penyiaran Publik TVRI resmi dibuka.


Pendaftaran Dirut Baru TVRI Resmi Dibuka

3 Februari 2020

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Arif Hidayat (tengah) bersama anggota Dewas LPP TVRI Made Ayu Dwie Mahenny (kiri), Maryuni Kabul Budiono (kedua kiri), Pamungkas Trishadiatmoko (kedua kanan), dan Supra Wimbarti (kanan) mengikuti rapat degar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Arief  mengatakan bahwa TVRI baru pertama kali dalam sejarah memiliki utang dalam jumlah signifikan, yaitu di era Direktur Utama Helmy Yahya. Total utang anggaran TVRI tahun 2019 yang dilimpahkan ke tahun 2020 tercatat Rp 37,8 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pendaftaran Dirut Baru TVRI Resmi Dibuka

Pendaftaran Direktur Utama atau Dirut Pengganti Antarwaktu (PAW) di Lembaga Penyiaran Publik TVRI resmi dibuka


Resmi Minta Direksi Cari Pengganti Helmy Yahya, Ini Kata Dewas

31 Januari 2020

Gestur Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya di sela mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Resmi Minta Direksi Cari Pengganti Helmy Yahya, Ini Kata Dewas

Dewan Pengawas TVRI telah resmi meminta Dewan Direksi mencari pengganti Helmy Yahya.


Helmy Yahya Pernah Dilarang Kakaknya Jadi Direktur Utama TVRI

28 Januari 2020

Helmy Yahya memberikan keterangan kepada media terkait pemecatannya sebagai Direktur Utama TVRI, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI mencopot Helmy berdasarkan beberapa alasan, di antaranya pembelian hak siaran Liga Inggris dan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani. Tempo/Nurdiansah
Helmy Yahya Pernah Dilarang Kakaknya Jadi Direktur Utama TVRI

Pembawa acara kondang, Helmy Yahya, menceritakan kisahnya sebelum menempati posisi direktur utama di Televisi Republik Indonesia alias TVRI.


Kisruh TVRI, Komisi I DPR Panggil Helmy Yahya Siang Ini

28 Januari 2020

Helmy Yahya (dua dari kanan) didampingi kuasa hukumnya Chandra Hamzah (dua dari kiri) bersama Dewan Direksi LPP TVRI memberikan keterangan kepada media terkait pemecatannya sebagai Direktur Utama TVRI, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Sementara itu, sebanyak 4.000 karyawan TVRI melayangkan mosi tidak percaya kepada Dewas TVRI sebagai dukungan kepada Helmy Yahya. Tempo/Nurdiansah
Kisruh TVRI, Komisi I DPR Panggil Helmy Yahya Siang Ini

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menjadwalkan rapat dengar dengan bekas Direktur Utama Televisi Republik Indonesia alias TVRI, Helmy Yahya


Helmy Yahya Dijuluki Raja Kuis Indonesia, Ini Karyanya

17 Januari 2020

Helmy Yahya. TEMPO/Nurdiansah
Helmy Yahya Dijuluki Raja Kuis Indonesia, Ini Karyanya

Helmy Yahya diberhentikan dari jabatan Direktur Utama TVRI oleh dewan pengawas penyiaran publik Intip berbagai


Koreksi BPK, Dewas: Bukan Helmy Yahya yang Selesaikan PP PNPB

16 Desember 2019

Helmy Yahya. TEMPO/Nurdiansah
Koreksi BPK, Dewas: Bukan Helmy Yahya yang Selesaikan PP PNPB

Dewan Pengawas TVRI mengoreksi cuitan anggota BPK Achsanul Qosasi ihwal prestasi Helmy Yahya.