TEMPO.CO, Surakarta--Pemerintah Kota Surakarta akan mempertemukan para kerabat keraton Surakarta sebagai langkah mediasi. Mereka mengupayakan perdamaian bagi para kerabat yang telah berkonflik sejak beberapa tahun.
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo mengatakan bahwa undangan telah siap untuk disebar. "Pertemuannya pada Jumat pekan ini," kata Rudyatmo, Senin 30 September 2013. Sedangkan lokasi pertemuan ditetapkan di kompleks Balai Kota Surakarta.
Menurutnya, kerabat yang akan diundang hanya terbatas pada keluarga inti keraton. Mereka terdiri dari Paku Buwana XIII bersama adik-adiknya. "Sedangkan kerabat lain, termasuk para menantu tidak dilibatkan," kata Rudyatmo.
Kerabat keraton yang diundang juga tidak diperkenankan untuk mengirimkan perwakilan. "Yang tidak datang dianggap telah menyetujui hasil mediasi," kata Rudyatmo. Dia beralasan, permasalahan dalam keraton tersebut hanya bisa diselesaikan oleh keluarga inti bekas dinasti Mataram tersebut.
Sebenarnya, pihaknya sudah mengagendakan untuk menggelar pertemuan di awal pekan ini. Hal itu sesuai dengan rapat musyawarah pimpinan daerah yang telah digelar beberapa waktu sebelumnya. "Namun akhirnya baru bisa dijadwalkan pada Jum'at lantaran padatnya agenda," kata Rudyatmo.
Selain keluarga inti keraton, Pemerintah Kota Surakarta juga akan melibatkan akademisi untuk mengawal proses mediasi tersebut. "Mereka akan menjadi saksi," katanya. Salah satu yang akademisi yang diundang adalah Sardono W Kusumo.
Dia berharap, permasalahan dalam keraton tersebut bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Salah satu targetnya adalah mendudukan lagi Paku Buwana XIII ke singgasana yang ada di Sasana Sewaka. Sebab, raja sudah tidak pernah lagi duduk di singgasana sejak konflik yang terjadi Agustus kemarin.
Konflik di Keraton Surakarta tersebut terjadi sejak sembilan tahun lalu. Saat itu ada dua putra PB XII, Hangabehi dan Tedjowulan yang sama-sama mengklaim sebagai raja. Konflik tersebut berakhir pada tahun lalu setelah Tedjowulan akhirnya mengakui Hangabehi sebagai raja.
Meski demikian, konflik tersebut masih belum selesai. Sejumlah kerabat masih tetap menolak masuknya Tedjowulan ke dalam keraton. Konflik memuncak pada Agustus kemarin hingga berbuntut ke sejumlah dugaan kasus pidana.
Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Surakarta, Kinkin Lukmanul Hakim mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyebar undangan tersebut. Mereka juga terus melakukan komunikasi dengan kerabat keraton. "Kami sangat berharap perdamaian bisa tercapai dalam sekali pertemuan," katanya.
"Ada hal-hal yang harus dibicarakan sebelum pertemuan berlangsung," kata Kinkin. Sayangnya, dia enggan menyebut poin yang menjadi pembicaraan tersebut.
AHMAD RAFIQ
Terhangat:
Edsus Lekra | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah
Baca juga:
Megawati: Mbok Jangan Terlalu Tegang Dik Jokowi
Mega: Gaji Pak Jokowi dan Ganjar Berapa?
Jusuf Kalla Dukung Lurah Susan
Pesawat Buatan Habibie Diluncurkan 2016