Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapolda Papua Bantah Terima Uang Labora Sitorus  

image-gnews
Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Tito Karnavian. Foto Dok. Istimewa/Jerry Omona
Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Tito Karnavian. Foto Dok. Istimewa/Jerry Omona
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura-Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian membantah telah menerima uang dari Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. Labora adalah bekas anggota Kepolisian Resor Raja Ampat yang terjerat kasus bahan bakar ilegal, pembalakan kayu tanpa ijin, dan pencucian uang. Dalam catatan Labora yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan bahwa Kapolda Papua menerima uang sebesar Rp 200 juta pada  Februari 2013.

"Saya mau luruskan, jika disebut Kapolda Papua yang menerima, cek dulu. Apakah benar itu nama saya, karena saya tidak pernah menerima uang dari dia (Labora Sitorus)," kata Tito  kepada Tempo, Ahad, 22 September 2013.

Tito menambahkan, sesuai telegram rahasia Kapolri tertanggal 3 September 2012, dirinya baru diangkat menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Bigman Lumban Tobing pada September 2012. "Serah terima di Mabes itu tanggal 21 September 2012. Sedangkan saya lepas sambut di Jayapura  tanggal 25 September 2012," ujar Tito.

Tito meminta agar informasi pengiriman uang kepada dirinya pada  Februari 2013 itu dicek kebenarannya. Menurut dia, katanya uang itu dititipkan lewat Kapolres Raja Ampat. "Saya telah memanggil Kapolresnya. Saya tanya,  jawabannya dia tidak pernah menerima uang dari Labora untuk diberikan kepada saya," kata Tito.

Dalam catatan yang diperoleh Tempo disebutkan bahwa Kapolda Papua menerima empat kali aliran dana pada 2012, yakni Januari sebesar Rp 629.750.000, Juni Rp 225 juta, Agustus Rp 300 juta, September Rp 150 juta, dan Februari 2013 Rp 200 juta. Sedangkan Kapolres Sorong selama 2012 menerima delapan kali aliran dana, yakni Januari sebesar Rp 150 juta, Maret Rp 150 juta, April Rp 150 juta, Juni Rp 150 juta, Agustus Rp 150 juta, September Rp 150 juta, November Rp 150 juta, dan Desember Rp 200 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, dugaan main mata antara Aiptu Labora Sitorus dengan sejumlah petinggi kepolisian disinyalir bukan isapan jempol. Polisi pengusaha itu mengaku telah menyetor hingga Rp 10 miliar untuk memuluskan bisnis haramnya. "Ada dugaan gratifikasi," kata juru bicara keluarga Labora Sitorus, Wolter Sitanggang.

Aliran duit haram tersebut terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencium adanya kejanggalan dalam transaksi di sejumlah rekening milik Labora sepanjang 2007-2012. Selama periode tersebut, total transaksi mencapai Rp 1,5 triliun. Dalam transaksi-transaksi mencurigakan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, antara lain, menemukan adanya aliran dana ke sejumlah petinggi Kepolisian.

JERRY OMONA


Berita sebelumnya:
Bripka Labora : Saya Dirampok Atasan 
Kayu Labora Sitorus di Sorong Juga Akan Dilelang 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

18 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

1 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

1 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

6 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.