Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur Ganjar Minta Bandara Yani Dipindah

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Bandara Ahmad Yani  Semarang, Jawa Tengah. ANTARA/R. Rekotomo
Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. ANTARA/R. Rekotomo
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta agar lokasi bandara Ahmad Yani di Kalibanteng, Semarang segera dipindah. Ganjar  yang baru memimpin Jawa Tengah selama satu bulan ini menilai bandara Ahmad Yani sudah tak layak. Pengembangannya pun sulit terealisasi karena selalu tarik ulur lahan milik TNI Angkatan Darat.  “Bandara memang tidak jelek, tapi ngisin-ngisini,” kata Ganjar pada seminar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Hotel Ciputra Semarang, Sabtu 21 September 2013.

Sebelumnya Bibit Waluyo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah malah  berulang kali mencela fasilitas di Bandara Ahmad Yani masih jelek. Selain lahannya sempit, landasan pacu bandara itu juga masih belum rata. Akibatnya, pesawat besar belum bisa mendarat di Ahmad Yani. Tapi Bibit saat itu menolak memindahkan lokasi bandara.

Sebaliknya, menurut Ganjar, Bibit Waluyo sudah berusaha mengembangkan bandara tapi tidak berjalan karena lahannya milik TNI-AD. “Untuk jangka panjang, lebih baik bandara dipindah ke Kendal atau Demak,” kata Ganjar. Dua wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang jaraknya dari pusat kota sekitar 20 kilometer.

Menurut dia, keberadaan bandara di Kalibanteng saat ini juga menghambat pengembangan Kota Semarang. Sebab, tak boleh ada bangunan tinggi yang dikhawatirkan menganggu penerbangan pesawat. Selain itu, akses keluar masuk ke bandara juga bermasalah. Sebab, begitu keluar dari bandara harus melewati rel kereta api. Setelah itu, juga ada bundaran Kalibanteng yang sering macet.  

Tapi masalahnya dalam rencana pembangunan jangka panjang 2008-2025 Jawa Tengah dan Kota Semarang juga tak mencantumkan rencana pemindahan bandara. “Jika wacana bandara dipindah, maka RPJP segera direvisi dengan memasukkan rencana pemindahan bandara,” kata guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Sugiyanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lokasi bandara Ahmad Yani saat ini, kata Sugiyanto, sudah tak berprospek karena berada di dekat tengah kota. “Beberapa tahun mendatang, Kota Semarang sudah padat perumahan, transportasi hingga banjir,” kata Sugiyanto.

Sebelumnya Bibit Waluyo menolak usulan pelaksana tugas Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi agar lokasi Bandara Ahmad Yani Semarang dipindah. Bibit menyatakan memindah bandara tak mudah karena butuh banyak dana dan lahan.  “Saat ini jangan ada pikiran untuk memindahkan Bandara Ahmad Yani Semarang ke lokasi lain,” kata dia 17 Januari 2013.

Malah Bibit menyatakan, Bandara Ahmad Yani saat ini akan terus dikembangkan. "Masalah tanah selesai, lanjutkan persiapan," katanya. Dia meminta persoalan yang sudah matang jangan dimentahkan begitu saja. Bibit pesimistis jika bandara dipindah ke lokasi baru akan selesai dalam wakti 10 hingga 20 tahun lagi. "Malah bisa tidak selesai sama sekali," katanya.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DKI Berhasil Tagih 44 Fasos Fasum dari Pengembang Senilai Rp 4,8 Triliun

15 Oktober 2023

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memberikan arahan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DKI Berhasil Tagih 44 Fasos Fasum dari Pengembang Senilai Rp 4,8 Triliun

Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta Bappeda untuk terus menagih kewajiban fasos fasum dari pengembang yang belum diserahkan ke Pemprov DKI.


Heru Budi Minta Pengembang Tidak Menunda Penyerahan Fasos dan Fasum

10 Oktober 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Operasionalisasi Reservoir Komunal PAM JAYA di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 4 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Minta Pengembang Tidak Menunda Penyerahan Fasos dan Fasum

Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta para pengembang untuk tidak menunda penyerahan fasilitas sosial atau fasos dan fasilitas umum.


Pemilik Ruko Serobot Bahu Jalan Sebut Beli Aset dari Jakpro, Ada Spanduk Protes Pembongkaran

24 Mei 2023

Kondisi pembongkaran bangunan ruko di jalan Niaga Pluit yang menutupi saluran air, serta memakan bahu jalan, Rabu, 24 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemilik Ruko Serobot Bahu Jalan Sebut Beli Aset dari Jakpro, Ada Spanduk Protes Pembongkaran

Aset Ferry dinilai sebagai ruko serobot bahu jalan, yang saat ini sedang menjadi sorotan publik.


Heru Budi Wajibkan Aset Baru DKI dari Pengembang Harus Bersertifikat

6 April 2023

Rapor Merah Fasos-Fasum DKI
Heru Budi Wajibkan Aset Baru DKI dari Pengembang Harus Bersertifikat

Pj Gubernur DKI Heru Budi mewajibkan aset baru DKI berupa fasos dan fasum dari pengembang harus sudah bersertifikat alias legal.


Heru Budi Sebut DKI bakal Dapat Aset Baru dari Pengembang 3 Bulan Sekali

6 April 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 5 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Sebut DKI bakal Dapat Aset Baru dari Pengembang 3 Bulan Sekali

Pj Gubernur DKI Heru Budi berujar Pemprov DKI akan menerima aset baru dari pengembang setiap tiga bulan sekali.


Heru Budi Sebut Banyak Fasos-Fasum yang Belum Diserahkan Pengembang ke Pemprov DKI

6 April 2023

Penjabat Gubernur DKI Jakarta meninjau pengerjaan kabel optik di sepanjang Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Heru Budi Sebut Banyak Fasos-Fasum yang Belum Diserahkan Pengembang ke Pemprov DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan masih banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan pengembang


Rencana Puskesmas Glodok di Belakang Novotel, DKI: Timbang Mendalam Kontribusi Pengembang

30 Maret 2023

Warga saat melakukan pemeriksaan Rontgen Thorax saat skrining tuberkulosis di Gelanggang Olahraga Otista, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023. Untuk mengurangi penularan Penyakit Tuberkulosis (TB) Paru, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui Puskesmas Kecamatan Jatinegara melangsungkan kegiatan skrining tuberkulosis kepada 65 orang yang meliputi Pemeriksaan Rontgen Thorax, TCM (Test Cepat Molekuler) atau Pemeriksaan Dahak, serta TST (Tuberkulin Skin Test) atau Test Mantoux. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rencana Puskesmas Glodok di Belakang Novotel, DKI: Timbang Mendalam Kontribusi Pengembang

Fitri Emawati Sutari mengatakan status tanah di belakang Novotel, Kelurahan Glodok yang diusulkan untuk Puskesmas belum jadi aset pemerintah.


Kota Depok Siapkan Parkir Off Street di Jalan Margonda, Kerja Sama dengan Swasta

14 Maret 2023

Pejalan kaki berjalan di trotoar yang terhalang oleh kendaraan parkir di Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin, 13 Maret 2023. Saat ini, Pemkot Depok sudah memasuki tahap kajian untuk penerapan sistem parkir on street. Pemkot Depok juga telah memetakan lokasi-lokasi mana saja yang akan diberlakukan sistem ini, dengan harapan tidak mengganggu arus lalu lintas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kota Depok Siapkan Parkir Off Street di Jalan Margonda, Kerja Sama dengan Swasta

Dishub Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Depok untuk pembuatan kantong parkir di Jalan Margonda


Antisipasi Efek Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah, BRIN Gelar Operasi TMC

24 Februari 2023

Tim BRIN dan BMKG memantau citra radar BMKG yang menjadi rangkaian operasi TMC yang dilaksanakan di Lanud Adi Soemarmo Solo di Boyolali, Jumat, 24 Februari 2023.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Antisipasi Efek Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah, BRIN Gelar Operasi TMC

BRIN dan BMKG menggelar Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca di Jawa Tengah untuk mengantisipasi efek Cuaca Ekstrem.


Warga Depok Mengadu ke DPRD karena Dituduh Duduki Tanah Pemerintah

5 Januari 2022

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Warga Depok Mengadu ke DPRD karena Dituduh Duduki Tanah Pemerintah

Seorang warga Depok mengadu ke DPRD karena tanahnya disegel Satpol PP dan disebut menduduki aset milik pemerintah