Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPI Diminta Usut Siaran Konvensi Demokrat

Editor

Febriyan

image-gnews
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat Tb Hasanuddin meminta Komisi Penyiaran Indonesia menyelidiki siaran konvensi Partai Demokrat di TVRI kemarin malam. Siaran lebih sari satu jam untuk partai tertentu dinilai merampas kepentingan publik.

"Kalau acara konvensi diisiarkan TVRI secara sampai sekian jam patut dipertanyakan. Kami minta KPI melakukan sebuah proses," kata Tubagus di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 16 September 2013.

Ahad, 15 September 2013, TVRI menayangkan siaran konvensi Partai Demokrat. Konvensi ini adalah ajang pencarian calon presiden yang akan diusung pada pemilu presiden 2014 mendatang. Tubagus menilai siaran langsung oleh TVRI ini menyalahi aturan. Sebab, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI seharusnya tak memihak kepada kelompok tertentu. "Ini kan untuk kepentingan kelompok tertentu," kata dia.

Selain itu, Dewan juga berencana meminta keterangan dari Direktur Utama TVRI. Menurut dia, stasiun televisi memiliki batas kewajaran untuk menyiarkan acara partai tertentu. Menurut Tubagus, frekuensi siaran merupakan milik publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. "Meskipun sanksinya hanya itu-itu saja, teguran," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Wakil Ketua Komisi lainnya, Ramadhan Pohan, mengatakan tak tahu ihwal siaran  konvensi ini. Termasuk, apakah siaran itu merupakan iklan dari panitia konvensi atau tidak. "Saya tidak tahu karena bukan panitia," ujar dia.

Dia meminta Komisi Penyiaran Indonesia menegakkan aturan penyiaran dan undang-undang menindaklanjuti hal ini. Politikus Partai Demokrat ini membela diri bahwa ada juga partai lain yang melakukan hal serupa. "Dulu ada deklarasi capres dan cawapres," kata politikus Partai Demokrat ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat:
Penembakan Polisi | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Pencurian Artefak Museum Gajah | Jokowi Capres?

Berita Terpopuler:
Preman Siksa secara Seksual Janda Penjual Kopi 
Cerita Masa Kecil Ahok di Bangka Belitung 
Inul Daratista Pernah Tidur di Kamar Ahok 
Organ Intim Janda Penjual Kopi Diolesi Sambal
MNC: Miss Uzbekistan Sah Mewakili Negaranya  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai
DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.


Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

7 Maret 2022

Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Keprotokolan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). Foto: Jaka/nvl
Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

Pegawai Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR diharapkan mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat.


Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

9 Februari 2022

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami isi RUU dan dapat memberi masukan.


Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

19 Desember 2021

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

Keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak.


Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

19 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat serah terima Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jabar, Jumat, 17 Desember 2021.
Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

Dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban, maka kegiatan logistik menjadi lebih cepat dan mudah.


Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

19 Desember 2021

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mengurangi importasi bawang putih yang tiap tahun mencapai 507 ribu ton per tahun.
Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

Besaran angka importasi bawang putih pada menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar di dunia terhadap komoditas tersebut.


Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

12 Desember 2021

Gus Muhaimin saat menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk Pemimpin Idaman Milenial dalam Visi Kerja dan Usaha di Jakarta, Minggu, 12 Desember 2021.
Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

Gus Muhaimin mendorong kaum muda memiliki kemampuan, menyesuaikan dan memanfaatkan berbagai kemajuan.


DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

12 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

BNPB sebagai pelaksana komando serta pengkoordinasian dari berbagai unsur dalam penanganan bencana.


DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

12 Desember 2021

Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban akibat erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat, 10 Desember 2021.
DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

Mayoritas pengungsi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman.


Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa

11 Desember 2021

Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa
Salurkan Bantuan Bencana Semeru, Komisi III: Dukungan Publik Luar Biasa

Penanganan dampak erupsi juga harus dilihat dalam konteks pandemi Covid-19.