Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wali Kota Yogya Diancam Mosi Tak Percaya  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Massa dengan mengenakan kostum hantu mengirimkan kartu pos kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Kantor Pos Besar Yogyakarta, (13/9). Aksi ini untuk memprotes Haryadi Suyuti yang tidak tanggap dalam menyelesaikan berbagai masalah di Kota Yogyakarta. TEMPO/Suryo Wibowo.
Massa dengan mengenakan kostum hantu mengirimkan kartu pos kepada Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Kantor Pos Besar Yogyakarta, (13/9). Aksi ini untuk memprotes Haryadi Suyuti yang tidak tanggap dalam menyelesaikan berbagai masalah di Kota Yogyakarta. TEMPO/Suryo Wibowo.
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - DPRD Kota Yogyakarta siap mengeluarkan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Wali Kota Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Imam Priyono. Ancaman itu mencuat setelah rapat konsultasi di DPRD batal karena dua pejabat tersebut tidak hadir.

“Karena tak ada satu pun yang datang, kami anggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta Henry Koencoro Yekti, Senin, 16 September 2013.

Menurut Henry, ketidakhadiran mereka bisa dianggap melecehkan lembaga DPRD. Karena itu, untuk merumuskan mosi, pimpinan DPRD akan meminta masukan dari fraksi. “Rapat konsultasi adalah agenda untuk membahas kebijakan kepala daerah, seperti Peraturan Wali Kota. Sehingga perlu langsung kehadiran wali kota atau setidaknya wakilnya,” ujar Henry.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastri menjelaskan, Wali Kota Haryadi sejak Ahad, 15 September 2013, pergi ke Jakarta. Kepergiannya dilanjutkan pada Selasa, 17 September 2013, ke Amerika Serikat bersama 20 kepala daerah lain atas undangan Kementerian Dalam Negeri.

“Ada tugas kenegaraan dari pusat sehingga (Wali Kota) tidak bisa datang,” katanya. Menurut Titik, tak ada salahnya rapat diwakili sejumlah pejabat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Seharusnya dapat diwakilkan.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi Dewan menolak alasan itu. Ketua DPRD Kota Henry Koencoro Yekti menyatakan, jika Wali Kota berhalangan, mestinya sudah memberi tahu sejak undangan dikirim Selasa, 10 September 2013. “Selama surat dikirimkan, tak ada keberatan hadir,” kata dia.

Dewan menunjukkan surat teguran kedua dari Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang mendesak pemerintah kota segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Dalam surat itu diingatkan, pemerintah kota terancam kehilangan dana perimbangan Rp 500 miliar jika terlambat. Tapi Kepala Humas Pemerintah Kota Yogyakarta Tri Hastono malah mengatakan keberangkatan Wali Kota telah mengantongi surat izin dari Gubernur DIY.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono membantah tudingan Dewan. “Kalau saya yang mewakili datang, nanti ditolak lagi seperti sebelumnya. Alasannya, undangan hanya ke Wali Kota, terus saya harus bagaimana?“ kata Imam. Toh, dia siap dipanggil kapan pun oleh Dewan selama Wali Kota Haryadi Suyuti di Amerika Serikat.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.