Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Tegal Somasi Berita Satu News Channel  

image-gnews
Pegawai Negeri sipil (PNS). TEMPO/Dasril Roszandi
Pegawai Negeri sipil (PNS). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Tegal - Pemerintah Kota Tegal mengajukan somasi terhadap Berita Satu News Channel terkait berita berjudul "Puluhan PNS Dijemur karena Terlambat". Berita yang diunggah ke situs YouTube pada 12 Agustus 2013 itu dianggap telah membohongi publik. Sebab, berita itu tidak sesuai dengan kenyataan. "Somasi sudah kami siapkan. Akan segera kami kirim," kata Kepala Subbagian Humas Sekretariat Daerah Pemkot Tegal, Markus Wahyu Priono, Rabu, 4 September 2013.

Video berdurasi 46 detik itu memberitakan 20 pegawai negeri sipil Pemkot Tegal dihukum jemur karena telat masuk kerja pada hari pertama seusai libur Lebaran. Menurut Markus, video itu pertama kali diketahui pegawai Humas Pemkot Tegal secara tidak sengaja, ketika mengakses YouTube. "Kami anggap video itu bohong karena PNS Pemkot Tegal baru masuk kerja pada 14 Agustus," kata Markus. "Sebab, Pemkot Tegal mengajukan perubahan jadwal cuti bersama Lebaran pada 7, 12, dan 13 Agustus."

Pada hari pertama kerja seusai cuti Lebaran, Pemkot Tegal juga tidak menggelar inspeksi mendadak. Sebab, pengecekan kehadiran pegawai yang mangkir kerja dilakukan lewat mesin absensi finger print. Dari hasil pengecekan bagian Humas Pemkot Tegal, video dan materi berita itu adalah sidak hari pertama kerja seusai libur Natal, 26 Desember 2012.

"Jika kesalahan berita karena kekeliruan data akibat kelalaian jurnalis ketika peliputan, Pemkot Tegal hanya akan menempuh hak jawab," ujar Markus. "Tapi kemarin itu tidak ada peliputan sama sekali. PNS masih libur. Tiba-tiba muncul berita itu."

Manajer Pemberitaan Berita Satu News Channel, Muzakir, mengatakan belum menerima surat somasi seperti yang dikatakan Markus. "Tidak ada somasi dari Pemkot Tegal. Hanya telepon meminta penarikan berita dari YouTube, dan telah kami penuhi," kata Muzakir dalam pesan pendek kepada Tempo.

Muzakir menambahkan, berita itu telah dihapus dari YouTube sejak Ahad, 1 September. Penghapusan dilakukan setelah Berita Satu News Channel meminta klarifikasi kepada kontributor yang bertugas meliput di Tegal. "Sudah kami hapus sejak kontributor kami mengakui ada kesalahan penggunaan gambar," kata Muzakir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DINDA LEO LISTY

Topik terhangat:
Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Lurah Lenteng Agung

Berita Terpopuler Lainnya
Haji Lulung: Ahok Jangan Celetak Celetuk Slengean
Keluhan Polwan: Sulit Tolak Atasan
Harrison Ford Ngopi di Jakarta Bikin Heboh Twitter
Kisah Penumpang Lion Air Tidur di Landasan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin
Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.


Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

25 April 2017

Hary Tanoesoedibjo. TEMPO/Imam Sukamto
Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.


Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

24 April 2017

Dewan Pers. Foto: dewanpers.or.id
Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.


Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

11 Juni 2016

Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.


Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

14 April 2016

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas
Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."


Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

9 Februari 2016

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.


Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

9 Februari 2016

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?


Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

21 Januari 2016

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.


Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

20 Januari 2016

Ilustrasi: TEMPO/Machfoed Gembong
Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.


Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

2 November 2015

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam Rapat Kerja Pansus Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.