TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengharapkan aksi ribuan buruh yang akan digelar 3 September 2013 berlangsung tertib. Juru Bicara Kementerian, Suhartono meminta aksi itu tak mengganggu kepentingan umum. "Yang penting, semua aksi berlangsung secara damai," kata Suhartono, Ahad, 1 September 2013.
Suhartono mengatakan kementerian akan menerima aspirasi dan mempertimbangkan masukan buruh. Kementerian akan menyuarakan komponen hidup layak buruh kepada dewan pengupahan wilayah. Namun usulan buruh tetap harus realistis.
Ribuan buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 3 September, salah satunya menolak rencana instruksi presiden soal pengupahan. Suhartono meminta para buruh bersabar menunggu yang hingga kini masih disusun dan digodok itu. Dalam menentukan besaran upah, pemerintah tetap menyerahkan pada Dewan Pengupahan. Penetapan upah biasanya didahului dengan survei dan ditetapkan atas kesepakatan tripartit antara buruh, pemerintah dan dunia usaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Nina Tursinah tak keberatan dengan rencana aksi para buruh. Namun dia berharap, aksi itu tak mengganggu aktivitas produksi perusahaan tempat buruh bekerja. "Kalau aktivitas terganggu yang rugi kan mereka (buruh) juga, kan kasihan."
Nina berharap serikat buruh bisa berjuang melalui Dewan Pengupahan melalui perwakilan buruh di sana. Selain itu buruh diminta turut memperhatikan keberlangsungan dan situasi dunia usaha saat ini. Menurut Nina, beberapa industri kecil dan kreatif saat ini masih berjuang di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil. "Jadi buruh juga jangan terlalu memaksakan kehendak."
Ribuan buruh dari berbagai serikat dan aliansi berencana turun serentak berunjuk rasa pada 3-7 September nanti. Tak hanya Jakarta, aksi akan dilakukan di beberapa kota besar seperti Medan, Batam, dan Surabaya. Buruh juga meminta pemerintah mendesak Dewan Pengupahan menaikkan komponen hidup layak dalam komponen upah.
IRA GUSLINA SUFA
