Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mobil Pimpinan DPRD Manado Gunakan Pelat Palsu

Editor

Zed abidien

image-gnews
Sejumlah mobil dinas Anggota Dewan DPRD DKI yang sudah dikembalikan di parkiran Kantor DPRD DKI, Jakarta, Kamis (10/9). Pemerintah memberikan batas waktu untuk mengembalikan mobil dinas tersebut pada minggu ini. TEMPO/Tri Handiyatno
Sejumlah mobil dinas Anggota Dewan DPRD DKI yang sudah dikembalikan di parkiran Kantor DPRD DKI, Jakarta, Kamis (10/9). Pemerintah memberikan batas waktu untuk mengembalikan mobil dinas tersebut pada minggu ini. TEMPO/Tri Handiyatno
Iklan

TEMPO.CO, Manado - Mobil mewah bermerek Hyundai Grand Avega milik Wakil Ketua DPRD Kota Manado James Karinda menggunakan pelat nomor palsu selama beroperasi di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Mobil berwarna silver dengan motif bendera Inggris yang kurang dari setahun menjadi tunggangan Wakil Ketua DPRD Kota Manado dari PDI Perjuangan namun telah hijrah ke Partai Demokrat ini menggunakan pelat nomor B-007-JK untuk pelat depan dan B-807-JK untuk pelat belakang. Pelat ini sendiri merujuk pada inisial namanya.

Kendaraan ini sendiri bebas berkeliaran di Kota Manado. Seperti yang terpantau Tempo, Sabtu malam, 17 Agustus 2013, saat pesta rakyat berlangsung, mobil tersebut tampak diparkir tak jauh dari lokasi Taman Kesatuan Bangsa, tempat berlangsungnya kegiatan pesta rakyat.

Mobil ini sendiri sangat menarik perhatian karena selalu terkesan mewah. Pelat kendaraan nomor yang digunakan lain daripada biasanya. Apalagi untuk Kota Manado, pelat yang digunakan seharusnya adalah DB, bukan B.

Melihat mobilnya sudah menjadi obyek kerumunan dan telah dipotret sejumlah wartawan, dua pria berbaju hitam tiba-tiba datang dan langsung mencopot pelat kendaraan tersebut sembari membawa kendaraan itu menjauh dari lokasi tempat pesta rakyat berlangsung.

Adapun Wakil Ketua DPRD Kota Manado James Karinda, yang dikonfirmasi, enggan menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan, dirinya langsung menghilang di kerumunan warga karena tak ingin diwawancarai oleh wartawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Manado, Komisaris Alfaris Pattiwael, sendiri saat dikonfirmasi mengatakan penggunaan pelat nomor palsu adalah menyalahi aturan berlalu lintas.

"Jelas salah, dong, apalagi angkanya dimulai dari nol. Mabes Polri saja tidak pernah mengeluarkan pelat nomor dengan angka nol di depan, meskipun mobil itu milik seorang pejabat," kata Pattiwael.

Menurut Pattiwael, harusnya kalau terpantau polisi, mobil tersebut akan ditilang karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. "Ini jadi laporan kami dan akan segera kami cari kendaraan tersebut," kata Pattiwael kembali.

ISA ANSHAR JUSUF


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

21 Agustus 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017


Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

24 Juli 2017

Ilustrasi wanita menghitung uang. shutterstock.com
Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.


Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

21 Juli 2017

Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 23 April 2015. Dalam rapat tersebut Ahok menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'


Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

13 Juli 2017

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Seno Samudro (tengah) dan Said Hidayat (keempat kanan) berorasi didepan pendukungnya saat kegiatan kampanye terbuka di Stadion Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, 4 Desember 2015. ANTARA FOTO
Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?


Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

2 September 2016

Ratusan guru dari Forum Guru PAUD Bandung mengacungkan poster saat unjuk rasa di DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, 15 Februari 2016. TEMPO/Prima Mulia
Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.


Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

2 September 2016

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.


Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

1 September 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau lapak pedagang saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.


Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

28 Maret 2016

Kantor DPRD Bone. Bonekab.go.id
Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.


Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

21 Oktober 2015

Sri Sultan HB X mendengarkan pertanyaan dari salah satu masyarakat yang menjadi tamu undangan pada audiensi dan penjelasan isi Sabda Raja di ndalem Wironegaran, Suryomentaraman, Panembahan, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Sri Sultan HB X menjelaskan serta meluruskan kelima point dari Sabda Raja yang disampaikan akhir April 2015. TEMPO/Pius Erlangga.
Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.


DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

12 Oktober 2015

Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.