TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan jurnalis dan aktivis prodemokrasi Yogyakarta melakukan aksi protes sebagai rangkaian peringatan kematian jurnalis Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, Jumat, 16 Agustus 2013.
Mereka yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@mu) protes di depan Gedung Agung dan perempatan Kantor Pos Besar. Koalisi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, meliputi ICM, Pusham UII, LBH Jogja, Idea, JPY, LBH Pers, AJI Yogyakarta, Persma, Anti Tank dan sejumlah organisasi.
Mereka membentangkan poster bergambar Udin. Teksnya: Udin, Dibunuh karena Berita 1996. Ada juga sembilan payung hitam yang ditempeli stiker Udin. Payung menyimbolkan duka atas tragedi kematian Udin.
Selain itu, koalisi juga membagikan ratusan stiker kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Titik Nol. Mereka juga berdiri di jalan membentang poster menghadap pejalan untuk mengingatkan tragedi itu.
Ketua AJI Yogyakarta, Hendrawan Setiawan, mengatakan Kepolisian DIY hingga kini belum berhasil mengungkap pelaku dan aktor intelektual di balik tragedi berdarah itu. Selama 17 tahun, desakan agar kasus ini dituntaskan terus bergulir. Namun, hingga kini kasus ini masih tidak terselesaikan. "Kami mendesak dan mendukung Polda DIY untuk menuntaskan kasus ini secara profesional," kata Hendrawan.
Ia mengatakan koalisi juga mengirim Surat ke Dewan Pertimbangan Presiden guna memberi masukan kepada presiden tentang penuntasan kasus Udin.
Jurnalis Harian Bernas Jogja Fuad Muhamad Syafruddin meninggal karena dianiaya orang tak dikenal. Berbagai pihak yang peduli terhadap kebebasan pers yakin kematian Udin terkait dengan pemberitaannya mengungkap perkara dugaan korupsi yang terjadi di masa pemerintahan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo kala itu.
Selama 17 tahun polisi selalu berdalih belum berhasil menemukan bukti untuk membuka kasus ini. Padahal, hasil investigasi berbagai menemukan banyak fakta dan bukti awal yang dapat menjadi pintu masuk polisi mengusut kematian Udin.
Awal Mei tahun ini, puluhan organisasi, di antaranya LBH Pers, the Media Legal Defence Initiative, LBH Pers Padang, LBH Pers Jogja, Comission of the Disappeared and Victims of Violence (Kontras), Southeast Asian Press Alliance dan Surabaya Legal Aid Institute for the Press-Indonesia menandatangani petisi untuk melaporkan kasus Udin ke pelapor spesial kebebasan berekspresi PBB atau United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression. Petisi ini merupakan bentuk keprihatinan yang mendalam tentang kegagalan Polda DIY mengungkap orang yang bertanggung-jawab atas kematian Udin.
Direktur Indonesia Court Monitoring atau ICM mengatakan koalisi mendesak Polda DIY segera memeriksa risalah persidangan Mantan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo yang saat ini berada di Mahkamah Militer dan risalah persidangan Dwi Sumaji alias Iwik (korban yang menjadi kambing hitam atas kematian Udin) di Pengadilan Negeri Bantul. Langkah ini bisa ditempuh untuk menemukan bukti awal mengusut kematian Udin.
Selain itu, koalisi juga mendesak Polda DIY memeriksa sejumlah pihak yang terindikasi terlibat dalam pembunuhan Udin. "Presiden hendaknya memerintahkan dan mengawasi kepolisian menuntaskan kasus Udin," katanya.
Koalisi juga meminta pemerintah DIY membuat prasasti Udin untuk mengenang sejarah hitam kebebasan pers yang pernah terjadi di wilayah ini. "Tak hanya itu, aktivis dan jurnalis mengusulkan agar sejarah kasus Udin menjadi pelajaran muatan lokal di sekolah. Alasannya, Udin merupakan salah satu pejuang antikorupsi karena karya yang pernah ia tulis selama masa hidupnya.
SHINTA MAHARANI
