TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah belum mengetahui kebenaran informasi soal adanya proses baiat terhadap warga Syiah di Madura. Pemerintah mengklaim tidak pernah menganjurkan solusi konflik Sampang melalui pemaksaan keyakinan.
"Itu bukan sikap pemerintah. Dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada yang seperti itu," kata Gamawan Fauzi saat ditemui di Istana Negara, Selasa, 13 Agustus 2013.
Ia menyatakan pemerintah masih harus mengecek informasi tersebut karena tercampur dengan pendapat beberapa kelompok. Demikian juga perihal kebenaran terlibatnya pemerintah daerah saat memaksa warga Syiah menandatangani persetujuan meninggalkan alirannya.
"Keyakinan itu urusan orang dengan Tuhan. Pemerintah tidak ada pemaksaan itu," kata Gamawan. (Baca: Wawancara Menteri Agama soal Syiah Sampang)
Menurut dia, sikap pemerintah sudah jelas, yaitu ingin memberikan jaminan keamanan bagi warga Syiah untuk kembali ke kampung halaman, Sampang. Pemerintah juga berharap seluruh masyarakat di Sampang dapat hidup rukun, damai, dan harmonis.
Baca Juga:
"Makanya pemerintah mengajak para ulama, organisasi masyarakat keagamaan untuk berdialog dan membuat persepsi bersama."
Sejumlah warga Syiah dikabarkan mendapat surat dan pemaksaan untuk meninggalkan alirannya beberapa hari sebelum Idul Fitri 1434 Hijriah. Pemaksaan ini diduga sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik antara warga Syiah dan Sunni di Sampang, Madura.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita Terpopuler:
Siapa E, Perwira Polisi Teman Dekat Sisca Yofie
Telepon Sisca Yofie Digilir Empat Orang
Jokowi Datangi Tanah Abang, Periksa Got Mampet
Tenabang Beres, Jokowi Ditunggu PKL Pasar Gembrong
Ini Pengakuan Lengkap Pembunuh Sisca Yofie