TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengkritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena didominasi oleh kekuatan negara asing. Presiden, Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai gagal menjalankan amanat pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945.
"MPR, DPR, Presiden diam. Jadi, mereka yang besok mau jadi calon presiden harus bisa mengakhiri kontrak karya dan bagi hasil yang memalukan saat ini," kata Amien Rais saat ditemui di Hall A Basket, Senayan, Sabtu, 3 Agustus 2013.
Menurut dia, dominasi asing terjadi di berbagai sektor penting dan mencolok mata. Dominasi ini terus terjadi dari setiap masa kepemimpinan presiden di orde baru, reformasi dan saat ini. Ekonomi negara juga tak positif seperti yang digadang pemerintah dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6 persen.
Menurut Amier, ekonomi Indonesia masih di bawah kendali bank dunia. Demikian pula sejumlah kebijakan di sektor migas, pertanian, dan penanaman modal masih dipengaruhi negara lain. "Ini betul-betul sebuah penghinaan," kata dia.
Beberapa dominasi yang menjadi perhatian Amien adalah kontrak tambang emas oleh PT Freeport di Papua. Kontrak ini dinilai sebagai sebuah penghinaan karena Indonesia sebagai pemilik dan tuan rumah hanya menerima 1 persen per tahun dari produksi perusahaan tersebut.
Hal lainnya adalah mekanisme perhubungan udara Indonesia bagian barat yang berada di bawah kendali Singapura. Menurut Amien, maskapai-maskapai lokal tidak punya kekuatan sehingga dalam mengatur penerbangan harus menyesuaikan dan melakukan di Singapura.
"Hendaknya pimpinan nasional nanti tidak seperti kemarin. Sekarang ini kita sesungguhnya terhina."
FRANSISCO ROSARIANS
Terhangat:
Mudik Lebaran | Ahok vs Lulung | Anggita Sari
Baca juga:
Demokrat: Jokowi Jangan Arogan
Ketika Lembaga yang Unggulkan Prabowo Dicecar
Bocornya Penyadapan SBY, Snowden Diduga Terlibat
Kronologi Supir Mobil Mewah Pukul Petugas TransJ
