TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Na'im mengatakan implementasi Kurikulum 2013 konsisten pada rencana awal. Sekolah-sekolah yang mengajukan diri, kata Ainun, tidak akan memakai anggaran kurikulum yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami kan enggak menambah sekolah sasaran," kata Ainun di kantornya, Rabu, 17 Juli 2013.
Menurut Ainun, Kementerian menyetujui pengajuan sekolah-sekolah tersebut sebagai bentuk pelayanan kementerian kepada masyarakat. "Supaya semuanya bisa jadi lebih baik," kata dia.
Selain dari Bantuan Operasional Sekolah, kata Ainun, implementasi kurikulum baru di sekolah non-sasaran, akan didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah. Penggunaan APBD ini diutamakan untuk pelatihan gurunya.
Untuk pengadaan buku, menurut Ainun, sudah dapat dipenuhi sebagian dari dana BOS. "Ini kan buku ajar juga, kalau kurang ya ditambahi APBD," kata dia.
Sebelumnya, sekitar dua ribu sekolah mengajukan diri untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 tahun ini. Mereka harus mengajukan diri karena tidak termasuk dalam daftar 6.326 sekolah sasaran yang ditetapkan pemerintah. Dana implemetasi akan diambil dari jatah Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah di sekolah tersebut.
TRI ARTINING PUTRI