Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Garut Tolak Tambal Anggarkan BLSM di APBD

image-gnews
Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menolak untuk mengalokasikan dana bagi masyarakat miskin yang tidak tercover dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digulirkan pemerintah pusat.

Saat ini, ada sekitar satu juta warga Garut tidak tercantum dalam daftar penerima BLSM dari 1,3 juta. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak memadai. "Sangat berat bagi kita kalau untuk menganggarkan BLSM," ujar Sekretaris Daerah Garut, Iman Alirahman, kepada Tempo, Kamis, 04 Juli 2013.

Badan Pusat Statistik jumlah warga Garut yang tergolong miskin mencapai setengahnya atau 1,3 juta jiwa dari total penduduk 2,5 juta. Sedangkan warga miskin yang menerima BLSM tahun ini hanya 182.239 orang.

Alasan sulitnya penganggaran itu karena tidak adanya tambahan sumber dana lain yang bisa dialokasikan untuk warga miskin. Menurut Iman, keuangan daerah saat ini sudah cukup pas-pasan dalam membiayai semua kegiatan pemerintahan. Karena itu, dalam perubahan anggaran mendatang sulit untuk melakukan pengalihan alokasi atau pun efesiensi anggaran yang dialokasikan untuk menambal kekurangan BLSM.

Beban pemerintah daerah juga semakin bertambah dengan adanya persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan mulai diberlakukan pada awal tahun depan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan intruksi dari Kementrian Dalam Negeri untuk memberikan subsidi bagi pendistribusian beras murah bagi warga miskin. "Bagaimanapun kita tidak sanggup untuk menambal kekurangan BLSM," ujar Iman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Pemerintah menginstruksikan kepala daerah dari 34 provinsi agar menyediakan dana untuk menutupi kekurangan dana BLSM. Dana untuk menutupi kekurangan BLSM ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi sejumlah kementerian bersama 34 sekretaris provinsi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin. "Ini solusi untuk menutupi kekurangan BLSM yang sudah disalurkan," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kementeri Dalam Negeri, Tarmizi Abdul Karim.

SIGIT ZULMUNIR


Berita terpopuler
Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi
Ini Alasan Terdakwa Cebongan Mengakui Perbuatannya
Ada Boneka Barbie Bertubuh Proporsional di Amerika
Saran Bank Dunia: Naikkan Lagi Harga BBM
Peneliti Jepang Temukan Cara Atasi Gigi Berlubang
Dianiaya Kopassus, Gigi Sipir Cebongan Rusak
BNN: Novi Amilia Positif Gunakan Sabu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AgenBRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Masyarakat Selama Libur Lebaran

3 menit lalu

AgenBRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Masyarakat Selama Libur Lebaran

796 ribu agen laku pandainya yakni AgenBRILink siap melayani berbagai kebutuhan perbankan nasabah.


BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Penuhi Permintaan saat Lebaran

4 menit lalu

BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Penuhi Permintaan saat Lebaran

Usaha kue kering Retas Snacks and Cookies semakin berkembang pesat setelah mendapat bantuan KUR dari BRI.


Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo

6 menit lalu

Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo

Super apps mobile banking milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRImo dirancang untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan.


Alasan Soleh Solihun Jadi Sutradara Film Dokumenter Raisa: Ada Ikatan Emosional

14 menit lalu

Raisa bersama Soleh Solihun yang menjadi sutradara film dokumenter Harta Tahta Raisa, setelah menghadiri konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 April 2024. Tempo/Marvela
Alasan Soleh Solihun Jadi Sutradara Film Dokumenter Raisa: Ada Ikatan Emosional

Soleh Solihun mengungkapkan beberapa hal yang membuatnya tertarik menerima tawaran untuk menjadi sutradara film dokumenter Raisa.


Metode yang Disarankan Pakar untuk Atasi Anak Tantrum

17 menit lalu

Ilustrasi anak tantrum/sedih. Shutterstock.com
Metode yang Disarankan Pakar untuk Atasi Anak Tantrum

Dokter anak menjelaskan metode RRID bisa digunakan untuk mengatasi anak tantrum. Seperti apa penerapannya?


PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

20 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU ke PTUN Soal Pencalonan Gibran, Minta Dukungan Publik Kirim Amicus Curiae

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun mempersilakan masyarakat untuk mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung proses tersebut.


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

20 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


Ahli Sarankan Pasien PCOS Konsumsi Vitamin D

24 menit lalu

Ilustrasi sistem repoduksi wanita, rahim, PCOS (Freepik)
Ahli Sarankan Pasien PCOS Konsumsi Vitamin D

Ahli menyebutkan mengonsumsi vitamin D dapat membantu meringankan gejala PCOS


Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

30 menit lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Gibran Temui Prabowo Bersama Tim Hukum, Sebut akan Hadir di KPU Besok

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming, mengatakan besok dia akan menemani Prabowo dalam sidang putusan Pilpres di KPU.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

31 menit lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.