Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

M. Nuh Minta BLSM buat Lansia Diantar

Editor

Pruwanto

image-gnews
Lima warga menunjukan Kartu Perlindungan Sosial saat akan mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor Pos Indonesia,Grogol,Jakarta Barat, (22/6). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Lima warga menunjukan Kartu Perlindungan Sosial saat akan mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor Pos Indonesia,Grogol,Jakarta Barat, (22/6). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO , Surabaya: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, memberikan bantuan BLSM kepada ratusan keluarga miskin di kantor Pos Kebonrejo, Surabaya. Untuk Pencairan bantuan BLSM periode berikutnya Mohammad Nuh meminta petugas pos mengantarkan bantuan BLSM bagi warga lanjut usia ke rumah.

"Kalau yang sudah tua disuruh datang ke Kantos Pos kan kasian, jadi saya minta petugas Pos mengatar uang itu langsung ke rumahnya, dari kartu itu bisa dilihat siapa saja yang sudah tua, kita tidak boleh mempersulit mereka," katanya di Kantor Pos, Kebonrejo Surabaya, Sabtu, 22 Juni 2013.

Nuh mengatakan, pengambilan dana BLSM periode pertama memang dibagikan secara serentak di kantor Pos di setiap kabupaten/kota, dan pengambilan bantuan tidak boleh diwakilkan agar petugas bisa mengetahui siapa saja penerima bantua BLSM.

Selain itu, BLSM diharapakan bisa membatu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari pasca kenaikan harga BBM sekaligus meringankan beban warga miskin yang sudah lanjut usia. Dari bantuan BLSM ini masyarakat miskin mendapatkan uang sebesar Rp 300 ribu. "Saya sudah tanyak sama mereka, dan dengan BLSM ini mereka terbantu," katanya.

Mekanisme penerimaan BLSM menurut Nuh, sangat mudah. Penerima bantuan tidak perlu antri berdesak-desakan. Cukup membawa kartu BLSM, petugas pos akan membantunya sampai bantuan benar-benar diterima. "Kami semua sudah melihat tadi, bagaimana proses penerimaan ini, semuanya berjalan tertib, tidak ada desak-desakan karena ini semua sudah kami atur dengan matang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ARIEF RIZQI HIDAYAT

Topik Terhangat
HUT Jakarta
| Ribut Kabut Asap | Koalisi dan PKS | Demo BBM

Berita Terpopuler
Keributan Warnai Antrean di SPBU Sentul

BBM Naik, Empat Titik Rawan Dipantau

Antri Panjang, SPBU Depok Batasi Isi Rp 100 Ribu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Nicke Widyawati. Foto/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra dan TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).


Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022. Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.


Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

9 April 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. ANTARA/Dhoni Setiawan
Badan Wakaf Indonesia: Literasi Perwakafan Masyarakat Hanya 50 Persen

Mohammad Nuh mengatakan, jika jurnalis bisa memberikan jalan bagi wakaf di Indonesia, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu.


Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

21 Desember 2021

Dewan Pers. ANTARA
Badan Pekerja Dewan Pers Pilih 9 Calon Anggota

Salah satu calon anggota Dewan Pers yang dipilih oleh badan pekerja ialah Azyumardi Azra.


Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

31 Maret 2021

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan surat pengajuan laporan dugaan penganiayaan di Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Redaksi Tempo dan Lembaga Bantuan Pers (LBH) Pers resmi mengadukan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Dewan Pers Beri Dukungan Moral Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan

Dewan Pers mengingatkan kepada semua unsur pers agar berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk profesionalitas.


Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

11 September 2020

Kiri ke kanan, Kemal Gani (Forum Pimpinan Redaksi), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, saat mengumumkan persemian task force media sustainability, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Dewan Pers Sebut Hasil Survei Indeks Kebebasan Pers Naik Tiap Tahun

Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers atau IKP di 34 provinsi selama rentang waktu 5 tahun berturut-turut.


Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

1 September 2020

Ilustrasi penyandang disabilitas atau difabel. REUTERS | Rafael Marchante
Dewan Pers: Isu Akses dan Perlindungan Difabel dalam Pemberitaan Masih Rendah

Beberapa survei Dewan Pers tentang isu akses dan perlindungan penyandang disabilitas menunjukkan angka yang cukup rendah.


Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai  

1 Februari 2017

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Zulkarnain
Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai  

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Tanah Air, Nuh mengatakan seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan dialektika, bukan proses hukum.


Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri) usai mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.


IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak