TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid menilai keputusan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat membagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tak tepat. "Ini bagian dari sesuatu yang cukup aneh," kata Hidayat di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 11 Juni 2013.
Menurut Hidayat, pemerintah seharusnya belum perlu membagi kartu kompensasi itu sekarang. Alasannya, anggaran untuk bantuan sementara langsung masyarakat (BLSM) ini belum disahkan di DPR. "Anggarannya saja belum setuju tapi kok sudah bagi-bagi."
Hidayat mengingat pemerintah, pembahasan anggaran BLSM bisa saja ditolak oleh DPR. "Kalau ternyata anggarannya tak disetujui tapi sudah dibagi-bagi, kalau rakyat marah nanti gimana?" kata Hidayat. Karena itu, Hidayat mengingatkan pemerintah tak gegabah dalam mengambil keputusan terkait kenaikan BBM ini.
Hidayat menilai pembagian kartu kompensasi BBM oleh pemerintah ini sudah menyalahi aturan. "Secara aturan main, konstitusional, segala kegiatan negara baru dilaksanakan kalau sudah disetujui." Keputusan pemerintah ini kata Hidayat terkesan memaksa DPR untuk menyetujui anggaran BLSM. Cara ini dinilai Hidayat tak bijak. Ada kesan pemerintah tak menghormati antar lembaga negara.
Pembagian KPS ini kemarin dilakukan Menteri Koordinator Kesra, Agung Laksono. Agung membagikan KPS di Jalan Pertanian Utara RT 12 RW 01 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumat pekan lalu, kartu yang sama juga dibagikan di Denpasar, Semarang, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Meda, Yogyakarta, Bandung, Ambon dan Jayapura.
Kartu ini akan dibagikan pada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin atau mencakup 63 juta jiwa. Pembagian dilakukan melalui kantor pos. "Kartu akan digunakan untuk mendapatkan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan BLSM."
IRA GUSLINA SUFA
Terhangat:
Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas
Baca juga:
BBM Naik Dinilai Tak Pengaruhi Biaya Produksi
PKS Tolak Kenaikan BBM, PAN: Setgab Tak Efektif
Kenaikan BBM, Gerindra Masih Setengah-setengah
Ekonom: Kenaikan BBM Mutlak Dilakukan
