TEMPO.CO, Gorontalo -Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit distribusi alat kontrasepsi. Menurut Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BNN, Julianto Witjaksono, banyak alat kontrasepsi yang semestinya gratis untuk warga miskin diperjualbelikan dan tidak tepat sasaran.
"Kami ingin clear, ingin tepat sasaran," kata Julianto, Rabu, 4 Juni 2013. Dia menuturkan, selama ini kontrol distribusi alat kontrasepsi merupakan wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Akibatnya, pusat tidak mampu mengawasi pendistribusian dan rentan tidak tepat sasaran. (Baca: terdakwa korupsi alat kontrasepsi divonis bersalah)
Julianto mengatakan, audit BPK yang sedang berlangsung ini harus segera dilaksanakan. Menghadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang tinggal enam bulan lagi, Julianto mengatakan, wewenang BKKBN tak hanya di pusat saja. Berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013, tanggung jawab BKKBN menjamin setiap paket kontrasepsi sampai di klinik.
"Jadi harus turun lagi, tidak hanya kabupaten, tapi desa, service harus sampai desa," tutur Julianto. Dia menuturkan alat kontrasepsi harus tepat sasaran sesuai dengan nama dan alamat penerima bantuan.
Selama ini pemerintah pusat menyediakan paket kontrasepsi untuk warga miskin melebihi jumlah yang dibutuhkan. Ini untuk mencegah kekurangan akibat salah sasaran. Populasi warga miskin yang di-cover pemerintah mencapai 11 persen penduduk Indonesia, sedangkan alat yang disediakan mencapai 30 persen.
Agar tepat sasaran sampai kelurahan di era BPJS nanti, Julianto mengatakan akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk pendistribusiannya. "Misalnya dengan Unilever atau Coca Cola yang bisa masuk sampai kampung," ucap dia. Dia mengatakan ada management fee yang akan diberikan kepada pihak swasta.
"Nanti akan dibuka tender setelah audit BPK keluar," ucap Julianto. Dia juga akan meminta rekomendasi kepada BPK untuk skema pendistribusian yang efektif dan tepat sasaran.
SUNDARI
Berita lainnya:
Priyo Menyesal Pergi ke Sukamiskin
Jokowi Setuju Ada Wajib Militer
Kasus Wamen Wiendu Jadi Contoh Kinerja Inspektorat
Sidang Korupsi, Anak Buah Sudutkan Djaja Suparman
