TEMPO.CO, Purwokerto - Meski ditentang mahasiswanya, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, nekat menetapkan uang kuliah tunggal (UKT). Unsoed mengklaim besaran uang kuliah itu merupakan yang paling murah dibanding universitas lain. “Unsoed masih lebih murah dibandingkan UNS dan Universitas Mataram,” kata Pembantu Rektor II Unsoed, Eko Hariyanto, Senin 20 Mei 2013.
Menurut dia, nominal uang kuliah Unsoed ditetapkan mulai dari Rp 2,4 juta hingga paling mahal Rp 15 juta dan dibayarkan mahasiswa tiap semester. “Saya jamin mahasiswa tidak akan dipungut biaya apapun lagi."
Eko menjelaskan, nominal keputusan itu sudah disetujui Kementerian Pendidikan Nasional. Uang kuliah itu dibagi menjadi lima level nominal. Level satu besarnya mencapai Rp 500 ribu, Level II Rp 1 juta. Sementara level III hingga level V besarnya berbeda di tiap fakultas. “Paling besar UKT Pendidikan Dokter dengan nominal Rp 15 juta,” kata dia.
Mahasiswa yang tak mampu boleh mengajukan pembayaran untuk level I dan II. Kuota mahasiswa untuk level I dan II hanya 10 persen dari total mahasiswa yang diterima. “Mahasiswa harus menyertakan kartu Jamkesmas atau Raskin. Tapi surat miskin tidak kami terima.”
Soal keterlibatan mahasiswa dalam pembahasan itu, Eko mengaku Unsoed sudah melibatkan mahasiswa di tiap fakultas. “Dalam setiap pembahasan, Unsoed sudah melibatkan unsur mahasiswa,” ujarnya.
Tapi Koordinator Save Soedirman, Munirah Dinayati, membantah pengakuan Eko. “Rektorat Unsoed tiba-tiba saja sudah menetapkan nominal UKT tanpa pemberitahuan kepada mahasiswa. Rektorat sudah ingkar janji,” katanya. Dia menyesalkan keputusan Rektorat itu. “Beberapa permasalahan di UKT untuk angkatan 2012 saja belum diselesaikan, malah sudah ada penetapan untuk UKT 2013.”
Save Soedirman yang mengadvokasi tuntutan mahasiswa ini sudah mengadu ke Komisi Ombudsman Yogyakarta. Menurut Munirah, Ombudsman berjanji akan memediasi mahasiswa dengan Unsoed pekan ini. “Kita berharap rektorat mau menyelesaikan permasalahan UKT dan menunjukkan itikad baiknya saat mediasi oleh ombudsman nanti,” kata dia.
ARIS ANDRIANTO
