Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Netral, Delapan KPPS Pilkada Magetan Diganti

image-gnews
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengenakan kaos tim peserta Piala Dunia. TEMPO/ISHOMUDDIN
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengenakan kaos tim peserta Piala Dunia. TEMPO/ISHOMUDDIN
Iklan

TEMPO.CO, Magetan - Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Magetan diganti karena dianggap tak netral. "Yang ditemukan sekitar 12 orang, dan delapan di antaranya sudah diganti," kata Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Magetan, Joko Siswanto, saat dihubungi, Selasa, 23 April 2013.

Sedangkan empat petugas KPPS lainnya masih dalam verifikasi untuk diganti. Sesuai aturan, penggantian petugas KPPS tersebut ditetapkan melalui surat keputusan panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan/desa yang mendapat mandat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Sejumlah petugas KPPS yang diganti itu berada di Kecamatan Barat dan Sukomoro. "Mereka terlibat kampanye salah satu calon," ujar Joko. Ini berdasarkan temuan panwas kecamatan, pengawas pemilu lapangan (PPL), dan PPS.

Anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten Magetan, Hendrad Subyakto, membenarkan bahwa ada petugas KPPS yang diganti. "Mereka direkomendasikan Panwas untuk diganti karena partisan," ucapnya.

Jelang sehari sebelum pemungutan suara, Hendrad memastikan seluruh logistik pilkada sudah berada di PPS atau desa/kelurahan. "Semua logistik sudah berada di desa dan kelurahan," katanya.

Pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Magetan akan digelar Rabu, 24 April 2013. Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing, antara lain, pasangan nomor urut 1 inkumben Sumantri-Samsi (SMS) yang diusung PDI Perjuangan dan Golkar, nomor urut 2 pasangan independen Nanik Karsini-Sugiho Pramono (NasPro), dan nomor urut 3 pasangan Djoko Prabowo-Hartoto (Djowo Toto) yang diusung Partai Demokrat, PAN, dan Partai Patriot.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Magetan 2013 mencapai 553.724 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.381, yang tersebar di 19 kecamatan dan 208 desa serta 27 kelurahan.

ISHOMUDDIN

Berita lainnya:
Fakta-fakta Mengarah ke Motif Pelaku Bom Boston

Tamerlan Tsarnaev Pernah Bicara Soal Jihad

Bom Boston, FBI Harus Jawab 5 Hal Ini

Dua Pelaku Bom Boston di Mata Kerabat

Aparat: Dzhokhar Bersaudara Mau Ledakkan Bom Lain

Rusia Peringatkan Eropa Soal Pemberontak Suriah

Sidang Perdana Bom Boston Digelar di Rumah Sakit

Mesir Bongkar Jaringan Mata-mata Israel di Sinai

Pertikaian di Nigeria, 2.000 Rumah Hancur

Pria Terkaya Paraguay Terpilih Jadi Presiden


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.