TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai patut dicurigai atas perubahan anggaran Ujian Nasional. Seharusnya nilai anggaran yang sudah masuk Keputusan Presiden tidak bisa diubah di tengah jalan.
"Ini namanya pembajakan anggaran," kata Direktur Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi saat dihubungi, Jumat, 19 April 2013. Menurut dia, jika sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran, seharusnya nilai anggaran tidak diubah lagi. "Perubahannya harus melalui APBN Perubahan," kata dia.
Karena itu, dia mencurigai ada oknum tertentu di Kementerian Pendidikan dan DPR dalam peningkatan anggaran ini. Menurut dia, pembahasan anggaran setelah keluarnya Keputusan Presiden adalah pelanggaran undang-undang.
Uchok mengaku belum mengetahui siapa saja yang bermain dalam anggaran ini. Pembengkakan ini terkait nilai anggaran yang meningkat dari Rp 544 miliar dengan target 14 juta siswa berubah dalam Persetujuan Komisi Pendidikan DPR RI tertanggal 26 Desember 2012 menjadi Rp 644 miliar dengan target 12 juta siswa. Dia meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pembengkakan anggaran ini. "Tidak ada sesuatu yang gratis, ini sesuatu yang patut dicurigai," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan pemblokiran anggaran kegiatan Ujian Nasional 2013 terjadi akibat perubahan jumlah anggaran, target peserta, dan unit cost. Anggaran Ujian Nasional yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 sebesar Rp 544 miliar dengan target 14 juta siswa berubah dalam Persetujuan Komisi Pendidikan DPR RI tertanggal 26 Desember 2012 menjadi Rp 644 miliar dengan target 12 juta siswa.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik Hangat:
Ujian Nasional | Bom Boston | Lion Air Jatuh | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo
Berita Terpopuler:
Kena Gusur, Warga Waduk Pluit Marah pada Jokowi
Begini Tampang Tersangka Bom Boston sesuai CCTV
Lion Air Jatuh, Boeing Beri Penghargaan Pilot
Jokowi Dilarang 'Nyapres'
Jokowi Tak Suka Ujian Nasional