TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh untuk mengevaluasi dan bertanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan ujian nasional (UN) di 11 provinsi. Mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut campur dalam kekisruhan penyelenggaraan UN ini.
"Kami minta Pak Menteri melakukan evaluasi dan saya kira harus mempertanggungjawabkan," ujar Sulistyo kepada Tempo, Senin, 15 April 2013.
Dia merasa heran kenapa Kementerian Pendidikan yang berwibawa dan memiliki dana yang melimpah justru tak mampu meneruskan tradisi penyelenggaraan UN yang selalu tepat waktu.
Sulistyo mengingatkan Menteri Nuh untuk tidak hanya menyalahkan perusahaan pemenang tender, tapi harus ada evaluasi menyeluruh. Salah satunya adalah anggaran dan perencanaan.
Soal anggaran, ia tak mau banyak komentar. "Saya kira di situ ada Irjen, ada BPK. Saya hanya ingin urusan anggaran itu diurus pihak-pihak terkait. Tentu mereka akan sangat mengerti apa yang harus dilakukan," katanya.
Sebelumnya, UN untuk SMA/MA dan SMK di 11 provinsi akan diundur pada hari Kamis, 18 April 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, penyebab mundurnya jadwal adalah PT Ghalia Indonesia Printing belum selesai mendistribusikan soal ujian nasional di tiap daerah. "Untuk 22 provinsi lainya sesuai jadwal," kata Nuh ketika ditemui di kantornya, Ahad, 14 April 2013.
Sejatinya, ujian nasional akan diselenggarakan serentak pada Senin, 15 April 2013. Karena terlambat, jadwal yang untuk ujian Senin, yakni Bahasa Indonesia, dipindah ke pekan depannya. Untuk Selasa, yakni Bahasa Inggris dan Fisika/Ekonomi, ditunda menjadi 23 April 2013. Sementara itu, untuk mata pelajaran Matematika yang seharusnya Rabu, 17 April, digeser ke hari Jumat, 19 April 2013. (Berita-berita ujian nasional klik DI SINI)
FEBRIANA FIRDAUS I SUNDARI
Berita lainnya:
Dikuntit Intel, Anas Urbaningrum Punya Cerita
@SBYudhoyono 'Digoda' Bintang Porno
Majalah Tempo Hilang dari Peredaran
Mahfud MD Masuk Bursa Calon Kapolri