Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kakak Pramono Anung Nyalon Walikota Kediri

image-gnews
Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.COKediri - Woro Reny Permana, kakak kandung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mencalonkan diri menjadi Walikota Kediri periode 2013-2018. Reny menyatakan siap bersaing dengan calon petahana Walikota Kediri Samsul Ashar.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Kediri Umamul Hoir mengatakan Reny sudah mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah di Kantor PDIP Kediri akhir pekan lalu. “Tapi belum dikembalikan lagi ke partai untuk diverifikasi," kata Umam kepada Tempo, Rabu 10 April 2013.

Meski menjabat Ketua DPC sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, tidak ada perlakuan khusus kepada Reny dalam pendaftaran ini. Dia harus mendatangi sendiri kantor DPC untuk mengambil formulir dan mengisi berita acara yang ditentukan Badan Pemenangan Pemilu partai.

Langkah serupa dilakukan legislator PDIP Propinsi Jawa Timur Bambang Harianto. Bekas Ketua DPRD Kota Kediri yang menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini juga mengambil formulir calon kepala daerah di kantor DPC PDIP Kota Kediri pada hari Selasa, kemarin. Hingga mendekati batas waktu pengambilan formulir pukul 21.00 WIB malam ini baru mereka yang mendaftar. "Sampai sore ini calon non kader belum ada," katanya.

Sayangnya pendaftaran kedua politikus itu dihantui perpecahan kader PDIP di Kediri. Para kader berunjuk rasa karena tak puas dengan kepemimpinan Reny. Ia dituduh melakukan pelanggaran aturan partai hingga arogansi kepemimpinan. Situasi ini dikhawatirkan mengancam soliditas partai dalam memenangkan pemilukada. "Ada barisan yang tak sependapat dengan ketua DPC," kata salah satu kader yang enggan disebut identitasnya.

Namun hal itu dibantah oleh Umam. Menurut dia siapapun nama yang kelak direkomendasikan oleh DPP akan didukung penuh oleh kader. Untuk itu penetapan calon yang diusung nanti akan dilakukan sangat hati-hati dan transparan. Nama-nama yang masuk saat ini akan diserahkan kepada DPD untuk diteruskan ke DPP. Selanjutnya para kandidat akan mengikuti fit and proper test sebelum dilakukan survei. Survei ini untuk mengukur elektabilitas calon di mata konstituen dan menjaring aspirasi kader.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Woro Reny sendiri juga menyatakan siap memimpin Kota Kediri ke depan. Meski tanggungjawab pekerjaannya jauh lebih besar, namun dengan dukungan masyarakat dan partainya dia optimis bisa membawa kehidupan masyarakat Kediri lebih baik. "Saya sudah perhitungkan segala sesuatunya dengan baik," katanya singkat.

HARI TRI WASONO

Berita Heboh Metro Tempo:
Seribu Armada PPD Tiba November Mendatang
Rencana Jokowi untuk Sehatkan PPD
Gara-gara Uang Parkir, Hadi Dibacok Tujuh Preman  

Topik terhangat:

Partai Demokrat
| Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.