Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fitra Sebut Petinggi Polri Terima Rp 11,5 Miliar  

image-gnews
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Muhammad Maulana, mengatakan, lembaganya menemukan adanya dana miliaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2010 yang mengalir ke Kepala Polri dan Wakil Kapolri. Dana itu diduga menjadi dana tambahan kegiatan operasi serta kebutuhan rumah tangga kedua pemimpin Polri tersebut.

Maulana berujar, ada dana sebesar Rp 6,9 miliar yang diperoleh dari dana Sistem Administrasi Manunggal untuk Satu Atap dan Jasa Raharja. Dana tersebut habis dipergunakan secara langsung oleh petinggi Polri. Di antaranya, Rp 1,9 miliar untuk kebutuhan rumah tangga Kapolri dan Wakapolri, serta dana open house Kapolri pada Hari Raya Idul Fitri sebesar Rp 264 juta.

Ada juga yang diperuntukkan bagi insentif petinggi Polri, termasuk mantan Kapolri dan Wakapolri, yang mencapai Rp 4,6 miliar. "Seharusnya, dengan pemberlakuan remunerasi dan kenaikan gaji pokok di Kepolisian, tidak ada lagi tambahan dan pengelolaan anggaran di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Maulana dalam konferensi pers di kantornya, Ahad, 31 Maret 2013.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan, penggunaan anggaran tersebut seharusnya melalui mekanisme pembelanjaan APBN, yaitu menggunakan standar harga serta diprogramkan sebelumnya. Menurut Maulana, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011, dana penerimaan non-APBN Polri pada 2010 mencapai Rp 188 miliar. Pada tahun berikutnya naik Rp 80 miliar. Penerimaan terbesar berasal dari Dana Pemeliharaan Kesehatan yang diperoleh dari pemotongan gaji Rp 120 miliar dan dana Samsat Rp 113 miliar.

Selain itu, ada lagi dana penerimaan non-APBN yang tidak termasuk dalam kategori PNPB mencapai Rp 97,8 miliar. Dana ini juga dipergunakan secara langsung oleh Kepolisian. Maulana mengatakan, penggunaan dana non-APBN secara off budget atau di luar mekanisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berpotensi disalahgunakan. "Penggunaan dana ini juga tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid," kata Maulana.


RUSMAN PARAQBUEQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

11 Januari 2021

Mabes Polri. polri.go.id
Simak Lagi, Ini 5 Profil Calon Kapolri yang Akan Dipilih Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerima lima nama calon Kepala Polri atau Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Simak profilnya


Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

9 Januari 2021

Anggota kepolisian mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2020 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 21 Desember 2020. Kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan Operasi Lilin Jaya 2020 guna memberikan keamanan dan kenyamanan warga dalam perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Soal 5 Calon Kapolri, Politikus Demokrat: Mereka Bintang 3, Sudah Lolos Ujian

Benny menyebut Presiden Jokowi memiliki hak eksklusif untuk memilih siapa dari lima nama calon Kapolri yang bakal diajukan kepada DPR


Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

25 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Telah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

Kompolnas mengatakan sudah memiliki nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Nama-nama ini akan diserahkan ke Presiden Jokowi dalam waktu dekat.


Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

20 Desember 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
Kompolnas Jamin Kapolri Pengganti Idham Azis Punya Rekam Jejak Baik

Kompolnas sedang menjaring kriteria untuk calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.


Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

20 Desember 2020

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adakan konpres soal Revisi UU antiterorisme Andrea H Poeloengan, Bekto Suprapto Sekretaris, Poengky Indarti, Benediktus Bambang Nurhadi di gedung Kompolnas, 2 Juni 2017. TEMPO/Albert
Kompolnas Segera Serahkan Rekomendasi Nama-nama Calon Kapolri ke Jokowi

Kompolnas mengatakan akan segera menyerahkan rekomendasi nama-nama calon Kapolri pada Presiden Joko Widodo.


IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

30 November 2020

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020. Foto: Istimewa
IPW Catat 13 Orang Masuk Bursa Calon Kapolri, 5 Nama Punya Potensi Besar

Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri.


Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

18 November 2020

Nana Sudjana dan Rudy Sufahradi, dicopot karena dinilai gagal mencegah terjadinya kerumunan kala Pandemi Covid-19.
Dicopot dari Kapolda Metro, Peluang Karir Nana Sudjana Dinilai Masih Terbuka

Dicopotnya dia dari jabatan Kapolda Metro Jaya, Bambang menilai tak menghancurkan peluang Nana Sudjana menjadi salah satu calon Kapolri


Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

17 November 2020

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman pada Senin, 26 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Irjen Nana Sudjana Dicopot, IPW: Makin Berat Masuk Bursa Calon Kapolri

IPW menilai pencopotan Kapolda Metro Jaya dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri


IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

21 Juni 2020

Ketua Presidium Indonesia police Watch, Neta S. Pane. TEMPO/ Imam Sukamto
IPW: Calon Kapolri akan Terlihat pada Awal November

Dari data IPW, delapan nama calon Kapolri itu terdiri dari lima jenderal bintang tiga dan tiga jenderal bintang dua.


IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

11 Juni 2020

Komjen Idham Azis saat dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 1 November 2019. TEMPO/Subekti.
IPW: Delapan Nama Kuat Masuk Bursa Calon Kapolri

Menurut prosedur, nama-nama yang masuk dalam bursa calon Kapolri itu akan digodok Dewan Kebijakan Tinggi Polri.