TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden asal Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diminta untuk menceritakan fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru. Prabowo dinilai tahu dan turut bertanggung jawab atas penculikan dan penghilangan aktivis pada tahun 1997-1998.
"Prabowo harus jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi waktu itu," ujar pengamat politik Ade Armando, Selasa, 5 Maret 2013. Menurut Ade, sebagai calon presiden, Prabowo tidak boleh menyimpan rahasia.
"Apalagi dia punya elektabilitas yang tinggi dalam berbagai survei," kata Ade. Meskipun kasus penculikan aktivis oleh Tim Mawar di bawah koordinasi militer ketika itu sudah pernah diproses, "Langkah tersebut belum cukup karena masih ada aktivis yang hilang hingga kini."
Publik sendiri, kata Ade, mengetahui bahwa Prabowo tidak pernah diajukan ke pengadilan militer. "Dia hanya diajukan ke Dewan Kehormatan Militer," ujar dia. Sampai sekarang, kata dia, fakta di balik penculikan aktivis pada 1997-1998 belum pernah dibeberkan secara gamblang.
Jika Prabowo berani mengungkap apa yang terjadi ketika itu, "Masyarakat bisa memberikan penilaian, bahkan akan menganggap Prabowo layak menjadi calon presiden," ujar Ade. "Kasus ini bisa selesai kalau Prabowo mau jujur menceritakan semuanya dan menyebut siapa saja yang bertanggung jawab."
Prabowo, kata Ade, sudah mengaku tahu soal penculikan itu. "Namun jawabannya selalu, 'Toh saya sudah dipecat', meskipun bukan itu penyelesaiannya." Masyarakat, lanjut Ade, tentu tidak menginginkan calon presiden yang masa lalunya dirahasiakan. Untuk itu, Komnas HAM diminta mengaudit semua rekam jejak capres terkait dengan pelanggaran HAM pada masa lalu.
SUBKHAN
Berita Terpopuler:
Malaysia Bayar Sewa ke Sultan Sulu Rp 14 Juta
Fakta-fakta Menarik Jelang MU Vs Real Madrid
Pegawai Kemenag Dicurigai Gelapkan Dana Haji
'Perjalanan Pulang' Keluarga Sultan Sulu ke Sabah
Polisi Gamang Usut Golden Traders
