TEMPO.CO, Bandung - Aliansi Rakyat Anti-Korupsi mendesak DPRD Jawa Barat membentuk panitia khusus untuk menelaah sejumlah kasus yang sedang melibatkan Bank BJB yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. "Kami mendesak pembentukan Pansus. Kasus BJB ini sudah sangat luar biasa," kata koordinator aksi itu, Ryan Kurniawan, di sela aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Selasa, 5 Maret 2013.
Dia menyebutkan sejumlah kasus yang sudah muncul dalam pemberitaan media. Di antaranya, skandal pembelian kantor opersional Bank BJB di Jalan Gatot Subroto Jakarta, dugaan pembobolan kredit Bank BJB Surabaya, serta penyaluran kredit pada Koperasi Bina Usaha PT Alpindo Mitra Baja di Sukabumi.
Ryan menuturkan, kasus pembelian gedung operasional BJB di Jakarta pada PT Comprarindo Lintas Nusa Perkasa senilai Rp 534 miliar, dinilai ganjil. Dia beralasan, saat memeriksa lokasinya di Kavling 93 Jalan Gatot Subroto, Jakarta, belum terlihat tanda pembangunan gedung. Sementara, Bank BJB sudah membayari uang muka sebesar 40 persennya, yakni Rp 217 miliar pada 11 November 2012. Bank BJB juga sudah membayari 2 bulan cicilan sejak Desember 2012 sebesar Rp 27 miliar per bulannya. Total dana yang sudah dibayarkan Bank BJB Rp 298,87 miliar. "Logikanya, aliran uangnya kemana," kata dia.
Kasus itu menggenapi kasus lainya yang tengah ditangani oleh penegak hukum. Kasus pembobolan Bank BJB Surabaya lewat pemberian pinjaman siaga Rp 250 miliar. "Untung baru Rp 100 miliar yang sudah digelontorkan dan penegak hukum sudah menciumnya," kata Ryan. Dia juga akan menyerahkan sejumlah dokumen kepada DPRD Jawa Barat.
Perwakilan kelompok massa itu ditemui Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya. Dalam pertemuan dengan perwakilan kelompok massa itu, Rudi menjanjikan akan mempertemukan perwakilan kelompok itu dengan Komisi C DPRD Jawa Barat yang menangani soal badan usaha milik daerah, termasuk Bank BJB yang saham terbesarnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rudi mengatakan sejumlah kasus yang melibat Bank BJB sudah menjadi pembicaraan di antara pimpinan DPRD Jawa Barat setelah pemberitaannya muncul di media massa. "DPRD sudah tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasannya," kata Rudi.
Rudi mengatakan, pimpinan akan menjadwalkan Komisi C untuk bertemu perwakilan pengunjuk rasa itu. Selepas itu, hasil pertemuannya akan dibawa dalam rapat pimpinan untuk memutuskan pembuatan Pansus. "Kalau memang perlu (dibentuk pansus), saya kira akan ada langkah-langkah politik karena DPRD itu lembaga politik. Sikapnya akan disampaikan ke pemerintah provinsi," katanya.
Dia optimistis, DPRD Jawa Barat akan membentuk pansus untuk menelaah sejumlah kasus yang melibat Bank BJB. "Ini sudah sangat terbuka. Semua orang sudah tahu, mosok DPRD enggak mengambil langkah apa-apa," kata Rudi.
AHMAD FIKRI
