TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur mempertimbangkan pinjaman dana luar negeri untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Bank Dunia sudah menyebutkan Pemerintah Kota Balikpapan dianggap layak mengajukan pinjaman di luar dana daerah.
"Tapi kami harus hati-hati mengkajinya karena kami belum pernah latihan berutang itu bagaimana," kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy, Kamis, 28 Februari 2013.
Rizal mengatakan pemerintah daerah harus hati-hati mencari pinjaman luar negeri atau mengeluarkan obligasi daerah. Semua daerah, kata Rizal, masih mengandalkan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun masih sedikit daerah yang bisa mengembangkan pembangunan infrastruktur diluar APBD/APBN.
Rizal mencontohkan, Provinsi DKI Jakarta sudah bisa melakukan itu melalui penerbitan obligasi atau dana luar. "Kita juga termasuk bisa tapi saya nggak tahu berapa kemampuan kita untuk berutang," katanya.
Pembangunan infrastruktur, kata Rizal, mengutip Menko Perekonomian Hatta Rajasa, tidak cukup hanya mengandalkan APBD/APBN. Untuk itulah pemerintah kota mulai mengkaji pembiayaan dari pihak ketiga.
Komposisi APBD Balikpapan, kata Rizal, masih bagus yakni 60 berbanding 40 persen antara belanja modal dengan belanja pegawai.
SG WIIBISONO