TEMPO.CO, Surabaya - Partai Nasional Demokrat menyatakan tidak akan mencalonkan kadernya sebagai presiden jika dalam pemilihan legislatif hanya menjadi pemenang nomor empat. Partai ini baru ikut dalam bursa presiden jika berhasil meraih posisi nomor satu, dua atau tiga.
"Di Jawa Timur ini kami declare tidak boleh calonkan presiden kalau menang nomor empat," kata Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Surabaya, Jumat, 22 Februari 2013.
NasDem, kata Surya, harus tahu diri sebagai partai baru. NasDem seharusnya tidak terburu-buru bermain dalam Pemilihan Presiden 2014. NasDem masih akan berkonsentrasi untuk meraih kemenangan di Pemilihan Legislatif 2014. "Jangankan presiden, partai saja belum jelas menang atau tidak," kata Surya.
Yang penting, menurut Surya, NasDem memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat. Meski demikian, Surya memasang target minimal menjadi pemenang nomor satu di Pemilihan Legislatif 2014.
Sementara itu di Jawa Timur, NasDem tengah berkonsolidasi dengan seluruh dewan pimpinan cabang kabupaten/kota untuk melakukan penetrasi struktur partai sampai di tingkat desa. Setidaknya ada 7 ribu lebih dewan pimpinan rukun tetangga di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Jumlah itu ditargetkan terpenuhi sebelum akhir April 2013. Dalam satu DPRT nantinya harus memiliki 26 orang pengurus partai. "Ini harus tuntas akhir April," ujar Surya.
Selain itu, DPC NasDem juga harus merangkul tokoh-tokoh yang berminat untuk menjadi pengurus, calon legislatif, dan simpatisan partai. Pertengahan April 2013 nanti, daftar nama calon sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam pertemuan dengan seluruh DPC NasDem se-Jawa Timur di Empire Palace, Surabaya itu, masing-masing daerah menyodorkan target penambahan anggota hingga total mencapai 2 jutaan orang.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita terpopuler lainnya:
Inilah Gambar Pornografi Kuno Pertama Dunia
Kode Korupsi Al-Quran: Santri, Pengajian, Murtad
Rektor Unsoed Purwokerto Jadi Tersangka Korupsi
Besok, La Nyalla Kembali Berkantor di PSSI
Lapar dan Lelah Menyerang Saat Menanti Presiden