Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Sulawesi Selatan Dukung Anis Matta

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Anis Matta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anis Matta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin, secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Anis Matta, pengganti Luthfi Hasan Ishaaq sebagai presiden PKS. Luthfi mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor sapi.

"Pak Anis paling cocok untuk menggantikan Pak Lutfi. Dia sudah memiliki strong leadership yang baik dan sudah sangat berpengalaman di partai ini," kata Akmal, saat dihubungi, Jumat, 1 Februari 2013. "Saya masih di Jakarta sekarang, saya sampaikan dukunganku ini kepada pengurus pusat."

Akmal mengatakan, Anis Matta yang saat ini menjabat sebagai sekretaris jenderal PKS telah banyak mengetahui seluk beluk Partai Islam yang gencar mengampanyekan peduli terhadap pemerintahan bersih tanpa korupsi ini. Jika dibandingkan dengan sejumlah nama yang ada, Anis lebih pantas. "Di kalangan pengurus pun nama Anis disebut sebagai calon pengganti Luthfi," ujarnya.

Menurut dia, dari sekian banyak calon, Anis diyakini dapat memperkuat partainya ke depan. Apalagi saat ini banyak agenda politik yang sangat penting dan krusial yang harus dihadapi. Sehingga dalam agenda politik 2014 bisa tercapai. "Target kami di PKS akan mencapai peringkat tiga besar di tingkat nasional. Jadi, kami butuh nakhoda untuk mengarungi gelombang yang tinggi. Seorang petarung harus mampu melewati gelombang besar itu," dia menjelaskan.

KPK menetapkan LHI sebagai tersangka dalam kasus penyuapan terkait dengan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Selain LHI, yang juga anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, KPK menetapkan sejumlah tersangka lainnya. Tersangka lainnya adalah AF (diduga Ahmad Fathani), JE (diduga Juard Effendi, Direktur Utama PT Indoguna Utama), dan AAE (salah seorang direktur Indoguna). JE dan AAE menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada AF di kantor Indoguna di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari tempat tersebut, AF membawa uang itu ke hotel Le Meridien sebelum kemudian diserahkan kepada LHI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menambahkan, walaupun PKS dibangun dengan sistem bukan figur, dari berbagai pertimbangan politik Anis sangat pantas menjadi presiden PKS. "Pada intinya kami menyerahkan semuanya kepada jajaran elite PKS untuk menentukan siapa presiden PKS," katanya.

Mengenai LHI, Akmal mengatakan, pihaknya masih yakin bahwa dia tidak bersalah. "Sejauh ini kami percayakan saja kepada proses hukum," katanya.

SAHRUL

Berita Terpopuler:
Sebut Suap Daging Musibah, Tifatul Dikecam

Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?

Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat? Ini Jawaban KPK

Kata Tifatul Sembiring soal Ahmad Fathanah

Ketua PBNU Doakan Suswono Selamat dari KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

20 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.


Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

21 hari lalu

Joe Biden dan Donald Trump dalam debat kandidat Presiden AS, 23 Oktober 2020.  REUTERS/Jim Bourg/Pool
Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.


Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

26 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

28 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

29 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran menunjukkan berita acara saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin mendapat 40.971.906 suara dan Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 27.040.878. TEMPO/Febri Angga Palguna
Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.


MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

30 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakaarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,


MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

30 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

32 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

36 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

38 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya