Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI AD Ingin Terjun Tangani Konflik Sosial

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Seorang anak bermain di dekat nggota kepolisian yang berjaga di lokasi konflik antarwarga di desa Kusumadadi, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Minggu (11/11). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Seorang anak bermain di dekat nggota kepolisian yang berjaga di lokasi konflik antarwarga di desa Kusumadadi, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Minggu (11/11). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan, TNI AD bakal terlibat dalam penanganan konflik di sejumlah daerah yang dianggap rawan, seperti Poso, Sulawesi Tengah dan Lampung. "Pembinaan teritorial prajurit dapat menjadi kekuatan pertahanan," katanya dalam rapat pimpinan TNI AD di Jakarta, Kamis, 31 Januari 2013.

Menurut dia, keterlibatan TNI dalam penanganan konflik di daerah rawan hanya sebatas membantu Kepolisian. Ini sesuai dengan kebutuhan karena situasi tertib sipil yang berlaku saat ini. Di samping itu, mekanisme perbantuan anggota TNI dan Polri sudah dituangkan dalam kesepakatan bersama, seiring dengan terbitnya instruksi keamanan dalam negeri beberapa waktu lalu.

Empat hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inti dari inpres tersebut menginginkan efektivitas penanganan gangguan keamanan di Tanah Air. “Saya berharap situasi keamanan dalam negeri bisa kita jaga," kata Presiden Yudhoyono.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin menilai kerja sama TNI dan Polri dalam penanganan konflik akan melanggar hukum. Sebab, negara tak bisa sembarangan mengatur peran kedua institusi itu tanpa undang-undang. "Tidak bisa kalau perbantuan TNI cuma diatur dengan nota kesepakatan atau inpres,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan, masalah pengerahan TNI harus dilakukan dengan seizin DPR. Hasanuddin menyarankan dua pendekatan untuk merumuskan perbantuan TNI dalam penanganan konflik. Ia merujuk pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang operasi militer di masa tertib sipil dan UU Nomor 7 tengan Penanganan Konflik Sosial, yang baru disahkan tahun lalu.

Pilihan kedua, ujar Hasanuddin, perbantuan seharusnya disusun menggunakan peraturan pemerintah. Terutama, masalah persenjataan yang dipakai, kriteria kondisi konflik, komando, dan pengendaliannya. “Senjata polisi sebagai penegak hukum dan TNI untuk pertahanan terhadap musuh kan berbeda. Apakah menghadapi masyarakat harus pakai tank?"

SUBKHAN JUSUF HAKIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pembangunan PLTA Poso, JK Sebut Berawal dari Pencarian Solusi Konflik 2001

25 Februari 2022

Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan usai mengunjungi Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 29 Maret 2021. Jusuf Kalla bersama Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama mengunjungi Gereja Katedral Makassar dan menyampaikan keprihatinan atas insiden bom bunuh diri pada Ahad (28/3). ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
Pembangunan PLTA Poso, JK Sebut Berawal dari Pencarian Solusi Konflik 2001

Jusuf Kalla bercerita pembangunan PLTA di Poso, Sulawesi Tengah berawal pada tahun 2001 atau saat Poso diguncang konflik


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.


Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com
Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.


Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.


Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.