Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Liddle Luncurkan Buku tentang Demokrasi Indonesia

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
William Liddle. DOK/TEMPO/Ramdani
William Liddle. DOK/TEMPO/Ramdani
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta- Indonesianis asal Amerika Serikat, William Liddle meluncurkan karya terbarunya berjudul Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM pada Senin, 28 Januari 2013. Karya terbaru guru besar ilmu politik dari Ohio State University, Amerika Serikat, ini memuat analisis mutakhirnya mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

Buku terbitan Yayasan Paramadina pada akhir 2012 itu merupakan hasil rangkuman perdebatan William Liddle dengan sejumlah pakar politik dalam negeri mengenai nasib demokrasi di Indonesia. Sebagian isinya ialah materi makalah indonesianis yang meneliti politik Indonesia sejak 1962 tersebut di Nurcholish Madjid Memorial Lecture 2011 yakni “Marx atau Machiavelli? Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia dan Amerika”.

Liddle memuat pula tanggapan pakar politik seperti Faisal Basri, Ari Dwipayana, Usman Hamid, A. E. Priyono, Airlangga Pribadi, Goenawan Mohamad, Sri Budi Eko Wardhani, dan Burhanuddin Muhtadi terhadap makalah itu.

Pakar politik yang merintis pemakaian metode survei untuk menganalisis kontestasi politik di Indonesia itu mengeluarkan analisis yang mengedepankan perspektif mengenai pentingnya peran agen pemimpin dalam transisi demokrasi Indonesia.

Analisi ini mendapat tanggapan beragam dari pakar politik di atas. Liddle lalu menyarikan perdebatan itu sekaligus mengomentari tanggapan pakar politik yang mayoritas menyanggah pendapatnya yang terinspirasi pemikiran filsuf kekuasaan asal Italia, Niccolo Machavelli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Liddle mengatakan bukunya ini memuat pandangan optimistisnya terhadap transisi demokrasi di Indonesia. Kata dia, indikasi positif itu tandanya ada pada sistem kepartaian yang tak menunjukkan polarisasi ideologi tajam sebab semua partai mengusung platform majemuk. Demokrasi akan semakin terbangun dari pemenuhan aspirasi umum masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. “Partai besar seperti Golkar, Demokrat dan PDIP isinya majemuk, partai berbasis Islam juga tak mengikuti langkah faksi politik kanan di beberapa negara Timur Tengah,” ujar dia.

Peneliti politik Indonesia ini menyatakan menerima kritikan tajam dari sejumlah intelektual dalam negeri karena memakai perspektif Machiavelli pada analisisnya ini. Ia mengomentari balik kritikusnya di buku ini. Goenawan Mohamad, misalnya, dinilai oleh dia terlalu melihat demokrasi sebagai perjuangan aspirasi yang menggelora sehingga mudah menganggap apatisme yang meluas di Indonesia belakangan membuat transisi demokrasi makin absurd. “Yang lain mengkritik saya karena memakai Machiavelli yang mengabaikan peran struktur atau menganggap teori kekuasaan ini tak mengedepankan moral seperti Marx,” kata dia.

Liddle berpendapat teori Machiavelli mengedepankan analisis mengenai politik untuk menang. Teori ini mengusung konsep fortuna (keberuntungan) dan virtu (ketrampilan) yang menyimpulkan kemunculan kepemimpinan yang baik dipengaruhi oleh kualitas agen sekaligus situasi struktur. Liddle menyimpulkan nasib demokrasi Indonesia bergantung pada kemunculan figur kepemimpinan berkualitas yang hadir di situasi tepat.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

20 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.


Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

21 hari lalu

Joe Biden dan Donald Trump dalam debat kandidat Presiden AS, 23 Oktober 2020.  REUTERS/Jim Bourg/Pool
Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.


Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

26 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

28 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

29 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran menunjukkan berita acara saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin mendapat 40.971.906 suara dan Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 27.040.878. TEMPO/Febri Angga Palguna
Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.


MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

30 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakaarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,


MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

30 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

32 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

36 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

38 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya