TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rachmat Priyo Sutarjo, mengatakan narapidana yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan khusus Hari Natal, Selasa, 25 Desember 2012, adalah pelaku kejahatan biasa. Instansinya tidak mengakomodasi remisi untuk narapidana kategori kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkotika, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan pada lingkup internasional.
"Remisi ini untuk para terpidana kasus-kasus seperti pencurian dan pembunuhan," ujar Rachmat saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa, 25 Desember 2012.
Rachmat mengatakan narapidana yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa bisa saja mendapatkan remisi bila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berkelakuan baik dalam tahanan, menjalani putusan selama 6 bulan penjara, serta membantu penegak hukum untuk membongkar kasusnya, atau menjadi justice collaborator. Namun sampai saat ini, kata dia, belum ada yang diberi remisi karena memenuhi syarat tersebut.
"Ada usul tetapi sedang diproses," ujarnya, tanpa menyebut siapa saja para pengusul remisi tersebut.
Direktorat Jenderal Pemasyarakat Kementerian Hukum memberikan remisi khusus Natal kepada 6.491 narapidana. Sebanyak 118 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas. Ada tiga provinsi yang paling banyak memberikan remisi khusus, yakni Nusa Tenggara Timur yang memneri remisi kepada 1.739 narapidana, Sumatera Utara 1.291 narapidana, dan Sulawesi Utara 659 narapidana.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sihabudin, mengatakan pemberian remisi khusus dilakukan melalui seleksi berdasarkan perilaku baik tiap narapidana. Ia berharap pemberian remisi bisa menjadi motivasi bagi narapidana lain untuk berperilaku yang baik, "Termasuk berperilaku baik usai meninggalkan LP," ujarnya.
TRI SUHARMAN
