Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur NTB Bantah Data FITRA

image-gnews
M Zainul Majdi. ANTARA/Ahmad Subaidi
M Zainul Majdi. ANTARA/Ahmad Subaidi
Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi, membantah jumlah penghasilannya sebesar Rp 5,1 miliar per tahun sebagaimana dilangsir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB.

Menurut Zainul Majdi, data yang dikemukakan FITRA tidak valid, asumtif, dan tendensius. Sebab penghasilannya tidak lebih dari seperempat jumlah yang diungkap FITRA. Itu sebabnya Zainul Majdi menyesalkan data FITRA yang ditulis di Koran Tempo edisi Sabtu, 22 Desember 2012. “Jumlah penghasilan saya kanbisa dilihat di APBD, Dinas Pendapatan Daerah atau Biro Keuangan,” kata Zainul Majdi kepada Tempo, Minggu, 23 Desember 2012.

Menurut Zainul Majdi, penghasilan seluruh kepala daerahrmasuk gubernur, terlihat secara jelas dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penghasilan kepala daerah sudah didasarkan peraturan yang berlaku.

Gaji serta emua tunjangan kepala daerah bisa dilihat pada data Biro Keuangan. Upah pungut pajak dan retribusi daerah terurao secara terperinci di Dinas Pendapatan Daerah.

”Total penghasilan gubernur kisarannya sekitar Rp 125 juta sebulan. Itu sudah termasuk berbagai tunjangan operasional. Jadi, bukan Rp 423 juta per bulan sepertti yang dikarang-karang FITRA NTB,” ujar Zainul Majdi.

Sebelumnya FITRA NTB meminta pemerintah meninjau kembali peraturan tentang penghasilan dan pemberian fasilitas untuk para kepala daerah dan wakilnya. Sebab jumlahnya dinilai tidak wajar dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih terbelit kesusahan hidup. Total penghasilan kepala daerah dan wakilnya tidak sepadan dengan pelayanan terhadap publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data yang diolah FITRA NTB, penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah seluruh NTB tahun 2012 ini berada pada rentang Rp 1,1 miliar - Rp 5,1 miliar. Gubernur merupakan kepala daerah dengan penghasilan tertinggi.

Kordinator Divisi Investigasi dan Advokasi FITRA NTB, Ramli, mengatakan penggunaan APBD untuk penghasilan kepala dan wakilnya, mulai dari gubernur hingga bupati, sangat tidak sebanding dengan yang dinikmati rakyat.

Berdasarkan anggaran 2012, rasio belanja daerah per kapita Rp 525.798. Dengan demikian setiap penduduk NTB hanya mendapat jatah dari APBD Rp 525.798 per kapita setahun atau Rp 43.817 per kapita sebulan. Ini fakta yang sangat memprihatinkan,” ucap Ramli kepada Tempo Jumat sore, 21 Desember 2012 lalu.

SUPRIYANTHO KHAFID

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pejabat Rangkap Jabatan, Ombudsman Punya 88 Halaman File Nama

1 April 2017

Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso, dan Wakil Koordinator ICW Ade Irawan memberikan keterangan mengenai pembukaan Pos Pengaduan Rekrutmen CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2012 di Jakarta, Rabu (01/08). TEMPO/Seto Wardhana
Pejabat Rangkap Jabatan, Ombudsman Punya 88 Halaman File Nama

Beberapa nama tercatat merangkap jabatan di antaranya Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara.


Pejabat Rangkap Jabatan, Ombudsman Lakukan Identifikasi

1 April 2017

Ombudsman Republik Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pejabat Rangkap Jabatan, Ombudsman Lakukan Identifikasi

Ombudsman Republik Indonesia mengidentifikasi sejumlah nama pejabat eselon yang merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah BUMN.


Disebut Terima Rumah 5.000 M Persegi dari Negara, SBY: Keliru

2 November 2016

Rumah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang diberikan oleh negara, di Jakarta, 30 Oktober 2016. Rumah ini berlokasi di Jalan Mega Kuningan VII. ANTARA/Yudhi Mahatma
Disebut Terima Rumah 5.000 M Persegi dari Negara, SBY: Keliru

SBY mengatakan luas rumah yang diterimanya kurang dari 1.500 meter persegi.


Menteri Yuddy Bantah Dikawal Patwal Saat Mudik ke Bandung  

11 Juli 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi (kanan) melakukan sidak ke Kantor Walikota Jakarta Barat, 4 Januari 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Menteri Yuddy Bantah Dikawal Patwal Saat Mudik ke Bandung  

Untuk penggunaan mobil dinas, Menteri Yuddy Chrisnandi mengklaim hal itu sudah melekat dan bagian dari kendaraan operasional.


Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

30 Juni 2016

Aktivis ICW Donal Fariz melaporkan Fadli Zon dan Rachel Maryam ke MKD atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di Gedung DPR, Jakarta, 30 Juni 2016. TEMPO /Ahmad Faiz
Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

Donal meminta Mahkamah Kehormatan Dewan menguji pembelaan Fadli Zon.


Kembalikan Uang Transportasi, Fadli Zon Dinilai Akui Kesalahan

30 Juni 2016

Aktivis ICW Donal Fariz melaporkan Fadli Zon dan Rachel Maryam ke MKD atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di Gedung DPR, Jakarta, 30 Juni 2016. TEMPO /Ahmad Faiz
Kembalikan Uang Transportasi, Fadli Zon Dinilai Akui Kesalahan

ICW menilai pengembalian uang transportasi putri Fadli Zon tidak menghapus pelanggaran etik.


Soal Katabelece, Fadli Zon Jelaskan ke Akom Lewat WhatsApp  

29 Juni 2016

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri Konser Revolusi Pancasila di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 26 Mei 2016. Acara ini digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Soal Katabelece, Fadli Zon Jelaskan ke Akom Lewat WhatsApp  

Namun Akom enggan membuka isi pesan yang dikirim Fadli.


Fadli Zon Berjanji Ganti Biaya Penjemputan Anaknya di New York

28 Juni 2016

Wakil DPR Fadli Zon memberi keterangan terkait surat penjemputan dan pendampingan anaknya, di gedung DPR, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Arkhelaus
Fadli Zon Berjanji Ganti Biaya Penjemputan Anaknya di New York

Menurut Fadli Zon, biaya penjemputan anaknya, Shafa, di New York Rp 1,34 juta adalah wajar.


Surat Permintaan ke KBRI, Fadli Zon: Itu Inisiatif Staf Saya  

28 Juni 2016

Wakil DPR Fadli Zon memberi keterangan terkait surat penjemputan dan pendampingan anaknya, di gedung DPR, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Arkhelaus
Surat Permintaan ke KBRI, Fadli Zon: Itu Inisiatif Staf Saya  

Fadli Zon mengaku hanya menyampaikan secara lisan kegiatan anaknya di New York.


Fadli Zon Minta Semua Pemohon Fasilitas Penjemputan Diungkap

28 Juni 2016

Wakil DPR Fadli Zon memberi keterangan terkait surat penjemputan dan pendampingan anaknya, di gedung DPR, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Arkhelaus
Fadli Zon Minta Semua Pemohon Fasilitas Penjemputan Diungkap

Fadli Zon menyayangkan tersebarnya salinan surat faksimili
terkait dengan permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan bagi anaknya.