Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

12 Legislator Tolak Rehab Kantor Bupati Banyuwangi  

image-gnews
Wisatawan terlihat sedang berselancar di atas gulungan ombak Pantai Plengkung Taman Nasional Aas Purwo, Banyuwangi. Ombak di Pantai Plengkung terkenal nomor dua terbaik di dunia setelah Hawaii. (Foto: Humas Protokol Banyuwangi)
Wisatawan terlihat sedang berselancar di atas gulungan ombak Pantai Plengkung Taman Nasional Aas Purwo, Banyuwangi. Ombak di Pantai Plengkung terkenal nomor dua terbaik di dunia setelah Hawaii. (Foto: Humas Protokol Banyuwangi)
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Setelah melalui perdebatan yang alot, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyetujui anggaran rehabilitasi gedung kantor bupati senilai Rp 35 miliar.

Pembahasan anggaran rehab kantor bupati dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD yang berlangsung hingga Rabu malam, 19 Desember 2012.

Sidang paripurna beragenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Adapun anggaran rehab kantor bupati masuk menjadi bagian dari APBD.

Persetujuan terhadap anggaran rehab kantor bupati dicapai setelah mayoritas anggota DPRD yang hadir dalam sidang paripurna menerima Raperda tentang APBD disahkan menjadi Perda.

Namun, pengesahan dilakukan melalui voting. Dari 38 anggota yang hadir, sebanyak 12 anggota dari Fraksi Demokrat, Gerindra, dan PKNU menolak pengesahan APBD yang mengalokasikan anggaran rehab gedung kantor bupati. Bahkan, enam anggota Fraksi Demokrat melakukan walk-out. "Kami menolak karena gedung bupati saat ini masih layak digunakan," kata anggota Fraksi Demokrat, Handoko.

Anggota Fraksi PKNU, Nasiroh, mengemukakan alasan bahwa kalaupun kantor bupati harus direhab, maka harus dilakukan secara bertahap dengan pola pembiayaan multiyears atau tahun jamak. "Kalau rehab dengan anggaran Rp 35 miliar dikerjakan dalam setahun, risikonya besar," ujarnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa adanya penolakan oleh sejumlah anggota DPRD menjadi bagian dari demokrasi. "Tidak masalah. Kami menghargai penolakan mereka,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Bupati Abdullah, bila rehab dilakukan dengan pola pembiayaann multiyears, maka diperkirakan akan terimbas inflasi akibat naiknya harga-harga material bangunan.

Kantor Bupati Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani tersebut akan direhab secara total. Gedung yang semula hanya satu lantai diubah menjadi tiga lantai. Selain untuk kegiatan operasional bupati dan stafnya, lima instansi yang terkait dengan pelayanan publik akan disatukan dalam gedung itu.

Tender akan dibuka mulai Januari 2013. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menunjuk Adi Purnomo sebagai konsultan arsitektur bangunan.

Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Dahlan, mengatakan sebaiknya anggaran Rp 35 miliar tersebut diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Dahlan mengatakan angka kemiskinan di Banyuwangi cukup tinggi, yakni 20 persen dari jumlah penduduk yang mencapai 1,6 juta jiwa. ”Semakin megahnya gedung bagi pegawai negeri tidak menjamin pelayanan publik bisa menjadi lebih baik,” tuturnya.

IKA NINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Bawaslu Tak Singgung Nepotisme dalam Sidang MK, Tim Amin: Kalau Tidak Bantah, Artinya Sudah Terjadi

11 menit lalu

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir (tengah) bersama anggotanya saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bawaslu Tak Singgung Nepotisme dalam Sidang MK, Tim Amin: Kalau Tidak Bantah, Artinya Sudah Terjadi

Tim Hukum Nasional Paslon 01 menyoroti bahwa secara tak langsung Bawaslu mengakui adanya nepotisme.


Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

15 menit lalu

Pengemudi ojek daring tengah menunggu penumpang di dekat Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024 Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa pengemudi ojek daring dan kurir logistik berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR keagamaan. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.


Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

19 menit lalu

Wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar aksi solidaritas untuk jurnalis Tempo Nurhadi, di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022. Jurnalis Tempo Nurhadi menjadi korban kekerasan ketika melaksanakan peliputan investigasi di Surabaya, Jawa Timur. TEMPO/Muhammad Hidayat
Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.


Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

36 menit lalu

Ilustrasi Uang THR. Shutterstock
Gunakan THR secara Bijak, Terapkan 8 Langkah Ini

THR atau Tunjangan Hari Raya kerap habis begitu saja setelah Lebaran. Begini cara bijak menggunakan THR?


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

39 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

47 menit lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran pada H-2 atau 8 April 2024


Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

51 menit lalu

Monyet liar di hutan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Di kawasan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia itu masih banyak ditemui monyet-monyet liar. ANTARA
Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

Kalimantan Timur menjadi penerima dana karbon pertama Forest Carbon Partnership Facility di Asia Pasifik.


Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

51 menit lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

Korea Selatan menutup bangsal rumah sakit besar karena tak ada dokter.


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

58 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.